Dirjen Pajak Himbau Masyarakat Memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Melalui Forum Silaturahmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Pemimpin Redaksi (Pemred), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan strategi penerimaan pajak 2015, Rabu 27 Mei 2015. 

Di awal pemaparannya, Sigit menyampaikan, peran pajak telah menjangkau seluruh lapisan kehidupan masyarakat Indonesia. Peran pajak mencapai 72% dari pembangunan nasional. "Begitu bangun tidur, melihat lampu, ada subsidi, mandi pakai air, ada subsidi, keluar (untuk beraktivitas) jalan mulus dibangun dari pajak. Banyak sekali fasilitas umum dibiayai pajak.", ungkapnya. 

Dari sisi Tax Ratio, Indonesia termasuk kecil dibandingkan negara tetangga. Tax Ratio adalah instrumen untuk mengukur kepatuhan sukarela masyarakat suatu negara dalam membayar pajak. Perbandingannya adalah Indonesia 11%, Filipina 12%, Myanmar 8%, Malaysia 18%, Singapura 22%. Hal ini menandakan masyarakat kurang peduli terhadap pajak. 

Namun demikian, Sigit tidak menyalahkan masyarakat, karena bagimanapun juga, ada peran DJP yang menyebabkan masyarakat kurang peduli pajak. "Tax Ratio yang kecil bisa jadi menandakan kurangnya sosialisasi pajak.", jelasnya.

Oleh karena itu, Sigit mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa tahun ini DJP mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Melaui program ini, DJP memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperbaiki kepatuhan pajaknya dengan menghapuskan sanksi administrasi pajak.

Perbaikan terhadap kepatuhan perpajakan tersebut dilakukan melalui pendaftaran sebagai Wajib Pajak bagi masyarakat yang belum terdaftar. Selanjutnya bagi Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Sigit berharap segera menyampaikan SPT sekaligus membayar kekurangan pajaknya.

Demikian pula bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT dengan benar, artinya belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, alias masih menyembunyikan aset atau omsetnya, Sigit berharap segera melakukan pembetulan SPT sekaligus membayar kekurangan pajaknya.

Saat ini, DJP telah memiliki berbagai data yang dapat disandingkan dengan pelaporan pajak dari Wajib Pajak. Melalui data yang akurat, Sigit yakin bahwa DJP dapat dengan mudah mengecek kepatuhan Wajib Pajak. "Artinya, apabila dibawa ke pengadilan sekalipun, DJP pasti menang.", ujarnya.

Sigit juga mengingatkan, bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki kepatuhan pajaknya. DJP memberikan kesempatan hingga 31 Desember 2015 bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT atau menyampaikan SPT (bagi yang belum) sekaligus melunasi kekurangan pajaknya. Sebagai insentif, DJP akan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi pajak yang timbul.

Di tahun 2016, DJP akan memberlakukan Tahun Penegakan Hukum. Artinya, tidak ada lagi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki kepatuhan pajaknya. Demikian pula dengan masyarakat yang masih belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak meski sudah memenuhi persyaratan.

Melalui Tahun Penegakan Hukum 2016, DJP akan memastikan seluruh Wajib Pajak yang belum patuh akan menerima konsekuensi dari ketidakpatuhannya. Sanksi berupa pidana sekalipun akan diterapkan bagi Wajib Pajak yang terbukti masih bermain-main dengan kepatuhan pajaknya.

Oleh karena itu, di akhir pemaparannya, Sigit mengajak seluruh masyarakat, untuk memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini dengan sebaik-baiknya, karena #PajakMilikBersama.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.