DPR Apresiasi Pembatalan Perubahan Pajak Pelayaran

Jakarta - Pemerintah RI akhirnya membatalkan rencana mengubah kebijakan PPh final bagi usaha pelayaran dalam negeri yang selama ini dikritik akan melemahkan industri pelayaran nasional. Apresiasi diberikan kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak yang akhirnya memilih untuk lebih mengejar pajak dari perusahaan pelayaran asing yang selama ini justru berhasil lari dari pajak.
Apresiasi itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (30/4).
Ara, sapaan akrab Maruarar, mengaku sudah mendapat konfirmasi langsung dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito.
"Saya sudah konfirmasi ke menteri keuangan dan dirjen pajak, bahwa kebijakan itu tak jadi dilakukan. Saya sebagai anggota DPR menyambut baik kebijakan pemerintah itu, khususnya kepada Menkeu dan Dirjen Pajak," kata Ara.
Menurut Ara, itu membuktikan Pemerintahan Jokowi-JK memang mendengar aspirasi masyarakat, khususnya pelaku usaha pelayaran nasional, yang merasa kesulitan apabila kebijakan Pph final diubah. DPR sendiri sudah mendapat laporan langsung dari sejumlah asosiasi pelayaran seperti Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengenai hal itu.
"Dengan rencana mengubah kebijakan PPh final itu dibatalkan, artinya Pemerintah aspiratif, mau progresif mendukung industri pelayaran Indonesia. Itu sejalan dengan prinsip pengembangan Poros Maritim yang didorong serius oleh Presiden Jokowi," kata Ara.
Kini, lanjutnya, Pemerintah sudah menyatakan siap mengejar pajak dari kapal-kapal asing yang selama ini diduga melakukan strategi tertentu sehingga tak membayar pajak atas operasinya di Indonesia. Selama ini, kata Ara, para pengusaha asing selalu bisa menyiasati aturan tax treaty sehingga membenarkan operasi mereka di Indonesia tanpa pajak.
"Kita mendukung, ke depan, Pemerintah harus fokus ke kapal asing itu. Itu sesuai dengan asas cabotage yang diatur di UU kita," tegas Ara.
Paula Marlina dari INSA menyatakan pihaknya merasa senang dengan kebijaksanaan Pemerintahan Jokowi-JK yang akhirnya mendengar suara warga masyarakatnya sendiri. Dengan kebijakan baru itu, maka industri pelayaran nasional akan merasakan iklim berusaha yang positif.
"Kita jadi lebih semangat berusaha. Dan bagi kami, dengan kebijakan ini, Pemerintah memang benar-benar serius mengembangkan Poros Maritim," ujar Paula.
Perempuan yang juga menjabat salah satu direktur di PT.Soechi Lines itu melanjutkan pihaknya sangat mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak yang mau mendengar masukan dari pelaku usaha, dan mau memberikan solusi terbaik.
"Kami juga sangat mengapresiasi DPR RI yang bisa memahami posisi pelaku usaha nasional yang sulit dengan rencana kebijakan pajak itu. Kami rasa, kami didengarkan juga berkat bantuan mereka," tandas Paula.
Sebelumnya, DPR menerima laporan dari INSA yang dipimpin ketuanya, Carmelita Hartoto, beberapa waktu lalu. Mereka mengeluhkan rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan soal Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Pelayaran.
Di dalam rapat itu, terungkap para pengusaha pelayaran merasa makin dipersulit dalam berusaha dan bersaing dengan pelaku pelayaran asing, apabila ada perubahan. Selama ini, PPh final bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran sebesar 1,2 persen. Dengan PPh tak final, angkanya bisa makin tinggi. Sementara di sisi lain, Pemerintah dinilai tak mengubah tarif pajak untuk kapal asing yang berlayar dan selama ini tak membayar pajak di Indonesia.
Bagi asosiasi pelayaran, rencana pemerintah itu bisa dianggap melanggar UU nomor 17/2008 tentang pelayaran, khususnya pasal 56 dan 57. Selain itu, bagi pengusaha lokal, akan menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang usaha.
"Dan respon negatif investor langsung terasa. Harga saham mayoritas perusahaan pelayaran nasional di bursa, langsung turun sejak muncul berita tentang rencana aturan pajak itu," kata Carmelita Hartoto.
Markus Junianto Sihaloho/YUD
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.