Hadi Poernomo Mengaku Lupa Disetujuinya Keberatan Pajak BCA


Skalanews - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo enggan menjelaskan, soal alasan dirinya hanya menyetujui Bank Central Asia (BCA) yang mengajukan permohonan keberatan pajak keuntungan laba fiskal pada tahun 1999.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima terdapat puluhan Bank yang juga mengajukan keberatan. Namun, Hadi yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak hanya menyetujui permohonan dari BCA.
"Saya lupa silakan tanya kepada penyidik," ujar Hadi saat dikonfirmasi wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/5).
Begitu juga saat disinggung apakah, ada hubungannya antara permohonan tersebut dengan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Hadi Poernomo berkilah untuk menjawabnyanya agar dikonfirmasikan kepada penyidik.
Seperti diketahui, terdapat analisa yang mencoba menghubungkan kasus BCA dengan pemberian BLBI pada masa tahun 1998.
Dimana, ketika itu Indonesia mengalami krisis keuangan yang menghancurkan sektor perbankan.
Untuk menyelamatkan hal tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk menerbitkan skema BLBI pada sejumlah bank agar tak benar-benar jatuh. Diawali dengan mengambil alih aset beberapa bank agar tidak benar-benar jatuh oleh BPPN hingga kucuran dana segar melalui skema BLBI.
BCA sendiri merupakan satu diantara 48 bank yang diambil alih asetnya oleh BPPN setelah menerima dana talangan dari skema BLBI.
Kemudian, pada tahun 2002, saat itu Dirjen Pajak tengah memeriksa laporan pajak Bank BCA tahun 1999. Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Bank BCA membukukan laba fiskal sebesar Rp174 miliar. Namun Direktorat Jenderal Pajak menemukan temuan lain, keuntungan laba fiskal BCA pada 1999 mencapai Rp6,78 triliun.
Pembengkakan laba fiskal ini bersumber dari transaksi pengalihan aset kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) Bank BCA ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp5,7 triliun. Penghapusan utang bermasalah Rp5,7 triliun itu dianggap sebagai pemasukan bagi BCA.
Tetapi, menurut penjelasan pihak Bank BCA, angka Rp5,7 triliun itu adalah transaksi jual beli piutang BCA terhadap BPPN yang dikonversi menjadi saham BCA.
Oleh sebab itu pada 12 Juli 2003, BCA mengajukan keberatan ke Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) atas pengenaan pajak sebesar Rp375 miliar pada NPL (kredit macet) sebesar Rp5,7 triliun.
Dari sinilah, Direktorat PPh mengkajinya selama setahun untuk kemudian diputuskan bahwa permohonan pajak Bank BCA ditolak.
Hasil telaah tersebut kemudian diteruskan ke Dirjen Pajak yang saat itu dijabat Hadi Poernomo. Pada 15 Juli 2004, Hadi Poernomo, memerintahkan Direktur PPh dalam sebuah nota dinas untuk mengubah putusan penolakan Direktorat PPh atas BCA.
Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak putuskan menerima seluruh keberatan BCA untuk membayar pajak tambahan sebesar Rp375 miliar atas kredit bermasalah Rp5,7 triliun. (Bisma Rizal/bus)

sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.