‎JBW Sarankan Dinas Pajak Membuat Sinkronisasi Data

indopos.co.id – Pada triwulan pertama 2015, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah mengumpulkan Rp 6 triliun dari 13 jenis pajak. Nilai tersebut harus terus ditingkatkan, mengingat Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak senilai Rp 38,379 triliun untuk tahun 2015.
Anggota Dewan Presidium Jakarta Budget Watch (JBW), Nurmansjah Lubis, mengatakan untuk meningkatkan pendapatan yang diharapkan, Dinas Pajak wajib melaksanakan sinkronisasi data. Menurutnya, sejauh ini persoalan krusial di instansi tersebut salah satunya dikarenakan data dinas dan wajib pajak yang belum sinkron. "Misalnya data pajak hotel dan restoran. Sejauh ini belum ada data yang pasti yang dimiliki dinas pajak, meliputi jumlah kamar hotel, jumlah restoran di ibu kota. Akibatnya hasil pendapatan dari sektor itu tidak bisa dimaksimalkan," ujar Nurmansjah, Rabu (6/5).
Nurmansjah yang juga berprofesi sebagai akuntan ini menilai, Dinas Pajak DKI ke depan perlu menjalankan lima langkah untuk meningkatkan perolehan pajak, khususnya dari pengoptimalan pajak restoran.
lima langkah hasil kajian JBW itu, pertama Dinas Pajak harus melakukan optimalisasi pajak online pada tiap wajib pajak di DKI, khususnya pengusaha restauran. Saat ini pengusaha restauran yang menggunakan sistem online baru 3.000-an wajib pajak. Itupun masih campuran dari pengusaha hotel, restauran dan hiburan. "Harus ada progres penggunaan sistem online ini. Misalnya 2.000 sampai 3.000 wajib pajak per tahun dalam menggunakan sistem online. Kalau saat ini, terus terang saya belum melihat progres tersebut di Dinas Pajak," terangnya.
Dijelaskannya, dengan cara pemasangan mesin online pada setiap restauran diharapkan bisa menjaring sedikitnya 10 ribuan wajib pajak. Langkah kedua, Dinas pajak harus menyediakan fasilitas mesin pajak online pada pengusaha restauran. Rencana dinas untuk mewajibkan pengusaha membeli mesin dengan cara kredit harus dibatalkan. Karena hal tersebut akan berpotensi membebani pengusaha restauran meskipun pembelian itu dengan cara mencicil. "Ilustrasinya kalau pemerintah meminjamkan mesin debit pajak online dengan harga Rp 7 juta per unit, namun bisa menghasilkan Rp 30 juta tiap bulannya dari restauran yang beromset Rp. 300 juta per bulan, saya pikir tidak akan masalah. Karena hitungan per tahun bisa mencapai Rp 3,5 triliun. Toh mesin itu hanya dipinjamkan, dan bisa ditarik sewaktu-waktu apabila restauran tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Mesin itu tetap menjadi aset milik Pemprov DKI," jelas dia.
Langkah ketiga, lanjut Nurmansjah, yakni dengan melakukan kampanye pada masyarakat untuk meminta bon pembayaran yang sudah terporporasi (sudah ada bukti pajak pada kertas bon), seusai makan di restoran. "Dengan begitu akan terlihat apakah restauran tersebut sudah memenuhi wajib pajak atau belum. Jadi tidak hanya Dinas Pajak yang melakukan pengawalan, tapi juga masyarakat ikut mengawasi," ucapnya.
Selanjutnya, keempat, Dinas Pajak harus memperbaharui data (update) wajib pajak. Karena ditengarai, masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak masuk ke dalam pendataan. Selanjutnya, langkah kelima, atau terakhir, Dinas Pajak harus melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, berdasarkan kajian, kondisi SDM Dinas Pajak DKI Jakarta saat ini, jauh dari kata memadai. "Pembaharuan data dan penambahan SDM harus dilakukan untuk penyempurnaan langkah-langkah yang kita ajukan," tutur Nurmansjah.
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan pihaknya saat ini terus menyoroti kinerja Dinas Pajak. Dia meminta tidak ada lagi aparatur di instansi tersebut yang bermain-main dalam menjalankan tugas. "Saya tidak segan-segan memecat mereka yang masih main-main," tandasnya. (wok)

Iklan Bawah 336×280

Berita Terkait:

sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.