Kanwil DJP Banten Gelar Konferensi Pers Penanganan Masif Faktur Pajak Fiktif

AKBP Yayan Sopyan, selaku Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Catur Rini Widosari selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, Yuli Kristiyono selaku Direktur Intelijen dan Penyidikan dan Mekar Satria Utama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, menyampaikan paparan kepada wartawan dalam jumpa pers tentang Penanganan Masif Faktur Pajak Fiktif 2015 di Kantor Wilayah DJP Banten, Kota Serang, Banten, Selasa 21 April 2015.

Ini menandai dimulainya kegiatan Satgas Penanganan Faktur Pajak Fiktif atau Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke wilayah di luar Jakarta dan dimulai dari Kanwil DJP Banten. Satgas ini merupakan upaya terobosan DJP yang melibatkan seluruh kalangan untuk penanganan yang lebih cepat, sistematis dan komprehensif atas penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif.

Pelaku faktur fiktif pajak diancam pidana penjara 4 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak terutang. Direktur Intelijen dan Penyidikan Dirjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan Satgas ini merupakan upaya terobosan DJP yang melibatkan seluruh kalangan untuk penanganan yang lebih cepat, sistematis, dan komprehensif atas penerbitan dan/atau penggunaan FP Fiktif.

"Kami memilih Banten untuk melakukan penanganan faktur pajak fiktif sebagai yang pertama di luar wilayah Jakarta untuk tahun ini," ujarnya. Yuli mengharapkan, Banten dapat menjadi daerah yang memprakarsai penegakan hukum bagi para pelaku faktur pajak fiktif agar memberikan para pelakunya efek jera.

Kegiatan Satgas telah dimulai di Kantor Wilayah DJP Jakarta sejak Juni 2014. Selama kurang lebih enam bulan di tahun 2014, Satgas telah berhasil melakukan konfirmasi atas 499 Wajib Pajak dari lima Kanwil di Jakarta.

Dari jumlah tersebut 80,76 persen atau sebanyak 403 Wajib Pajak mengakui perbuatannya sedangkan sisanya menyanggah atau dilanjutkan pada proses berikutnya. Selanjutnya, dari Rp934,21 miliar nilai total faktur pajak yang diklarifikasi, 76,54 persen atau Rp715,02 miliar telah terklarifikasi dan disetujui oleh Wajib Pajak untuk dibayar.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.