Kanwil DJP Jawa Barat II Sosialisasikan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 kepada Ikatan Notaris Bekasi dan Karawang

Ketua Komisi III DPR RI membuka workshop sosialisasi perpajakan untuk notaris didampingi Kakanwil DJP Jabar II Angin Prayitno Aji dan Pengurus INI Kab Bekasi dan Kab Karawang

Dalam rangka penyebarluasan pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bekerjasama dengan Pengurus Daerah INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang menyelenggarakan Workshop dan Sosialisasi Perpajakan.

Acara yang diselenggarakan di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015 ini, dihadiri oleh lebih 300 orang yang merupakan anggota INI Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Selain notaris, acara tersebut juga dihadiri oleh Camat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ada di Kab Bekasi dan Kab Karawang.

Acara dibuka oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Aziz Syamsudin, SE, SH, MH, MAF yang ditandai dengan pemukulan gong juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji yang bertindak sebagai keynote speaker, dan 5 orang kepala kantor pelayanan pajak pratama yang membawahi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya, Aziz Syamsudin menyatakan bahwa, pajak sangat besar peranannya dalam sumber pembiayaan RI. Oleh sebab itu, seluruh pihak, termasuk para notaris, harus turut serta dalam mendorong dan mendukung tugas-tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara.

"Ini peran nyata dari notaris yang secara undang-undang ditunjuk sebagai pejabat umum dalam pembuatan alat pembuktian otentik," ujarnya. Lebih lanjut Aziz menambahkan bahwa selain peran serta seluruh pihak dalam menunjang penerimaan negara, pihaknya sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang membidani Hukum, HAM dan Keamanan, menilai bahwa masih diperlukan perangkat yang kuat agar DJP bisa melaksanakan tugas-tugas beratnya antar lain dengan perbaikan undang-undang perpajakan.

Saat ini tengah disusun amandemen terhadap undang-undang perpajakan agar bisa menyempurnakan yang telah ada."Kami Komisi III DPR bersama mitra dari Komisi XI, tengah menyusun undang-undang perpajakan agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan penguatan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Kalau tidak ada halangan, InsyaAllah Oktober atau Nopember tahun ini bisa diusulkan," imbuhnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji memaparkan bahwa saat ini target penerimaan secara nasional masih jauh dari menggembirakan. Diakuinya bahwa meskipun banyak hal yang mempengaruhi penerimaan pajak, namun pihaknya tetap akan berusaha sekeras mungkin agar target yang dibebankan dapat dicapai.

Angin juga menjelaskan bahwa sampai awal Mei, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat II baru mencapai 29 persen. Masih banyak kendala dalam pelaksaan tugas DJP menghimpun penerimaan negara. Menurut Angin, kendala-kendala tersebut telah disampaikan secara pribadi kepada Ketua Komisi III DPR RI agar bisa dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

"Mohon dukungan dari Yang Terhormat Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Aziz Syamsudin," tambahnya. Angin Prayitno Aji juga menghimbau agar para notaris untuk memanfaatkan kesempatan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 sebagai moment yang baik untuk berbenah diri.

Dijelaskannya bahwa saat ini, dari 300 orang lebih notaris yang menjalankan pekerjaannya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tidak lebih dari 30 persen saja. Menurutnya, DJP tahu bahwa seharusnya yang melakukan pembayaran dan pelaporan baik SPT Tahunan maupun SPT Masa dari kalangan notaris, bisa lebih dari itu.

Pihaknya menilai bahwa ada hampir 20 ribu transaksi pengalihan hak dengan nilai lebih dari 1,2 triliun untuk tahun 2014. "Seharusnya, kecil kemungkinan tidak ada kegiatan usaha. Segeralah laporkan SPTnya, betulkan yang sudah lapor dan manfaatkan penghapusan dan pengurangan sanksi yang diberikan oleh Ditjen Pajak di tahun 2015 ini," tandasnya.

Acara workshop dibagi menjadi 2 sesi yang diikuti dengan antusias oleh para peserta. Pada sesi I, disampaikan mengenai aspek perpajakan notaris sebagai pekerja bebas, dilanjutkan dengan Sosialisasi PMK 91. Pada sesi II, 300 peserta dibagi menjadi 3 kelas untuk mendapatkan sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi.

Menurut panitia acara,Kesra Pradja Wardana, pembagian kelas tadi dimaksudkan untuk lebih memudahkan notaris memahami tata cara pengisian SPT karena bisa lebih fokus. "Mereka antusias ingin memanfaatkan tawaran PMK 91 tentang pengurangan dan penghapusan sanksi. Makanya mereka ingin tahu bagaimana cara menghitung, membayar dan melapor," tambahnya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.