Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Sosialisasikan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Kamis, 23 April 2015, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menyelenggarakan sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali”, di Hotel Clarion Makassar.

Acara ini secara khusus diprakarsai oleh Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara karena melihat masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh DJP.

Sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan yang  bertindak sebagai pejabat pengganti Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Budi Hartono.

Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang perimbangan antara DJP dengan wajib pajak. Menurutnya, kebanyakan wajib pajak hanya mengetahui bahwa DJP menyediakan fasilitas pengajuan keberatan, banding dan peninjauan Kembali, namun tidak sedikit di antara mereka tahu mekanisme dan batas waktu pengajuannya.

Diharapkan melalui sosialisasi ini, wajib pajak dapat mengkritisi pelayanan yang mereka terima, dan mendapatkan pencerahan dari manfaat pelayanan yang dapat mereka optimalkan.

Sosialisasi ini sendiri dikemas dalam bentuk diskusi panel dengan menghadirkan tiga orang narasumber. Direktur Keberatan Banding, Dadang Suwarna, Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi, serta dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding, Sugiyarto.

Ketiga narasumber membawakan materi berbeda. Mekanisme Pengajuan Keberatan dan Non Keberatan oleh Bapak Sugiyarto, Mekanisme Pengajuan Banding dan PK oleh Dadang Suwarna, dan Mekanisme dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Pajak oleh Tri Hidayat Wahyudi.

Memasuki sesi diskusi, muncul sejumlah pertanyaan terkait kasus yang sering wajib pajak hadapi. Terutama masa waktu pengajuan kebaratan, banding, dan PK, tata cara pengajuan, hingga keluhan soal kurangnya himbauan dari para AR kepada wajib pajak.

Hampir seluruh wajib pajak juga masih sangat awam untuk mengklasifikasikan dan membedakan pasal dan peruntukannya, sehingga ketika mengajukan permohonan, terkadang permohonan mereka masih salah alamat. Wajib pajak juga banyak yang mengeluhkan terkait tidak adanya pengadilan pajak di Kota Makassar.

Menurut mereka, perjalanan ke Pengadilan Pajak di Jakarta kurang efisien dan efektif. Diskusi diakhiri dengan kesimpulan dari masing-masing narasumber. Di antaranya, sebuah kesimpulan yang cukup menarik bagi wajib pajak dari Ketua Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa masalah menang dan kalah dalam pengadilan, sepanjang pihak tertentu dapat memberikan bukti bukti yang diperlukan sesuai denganpermohonan pengajuan keberatannya, maka dia yang akan menang.

Jadi, jika wajib pajak ingin mengajukan banding, harus benar-benar siap. Sebab, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah bukti substansi dari materi yang diajukan.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.