Kemenkeu Siapkan Tim Joint Audit Untuk Kesuksesan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, menggelar Rapat Koordinasi dan Pemantapan Tim Joint Audit Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Inspektorat Jenderal bertempat di Gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Jakarta, 25-30 Mei 2015.

Acara yang mengambil tema "Bersama Kita Maksimal" dibuka dengan pengantar dari Inspektur Satu Hilman Ritonga yang menyampaikan Tim Joint Audit DJP-DJBC ini dibentuk untuk mengamankan penerimaan negara di tahun 2015.

Sebagai bagian dari Tim Joint Audit, yakni selaku Sekretariat, Inspektorat Jenderal Kemenkeu siap untuk mendukung seluruh aktivitas Tim Joint Audit DJP-DJBC yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia guna memastikan tujuan tim tercapai, yakni tercapainya target penerimaan negara di bidang perpajakan.

Selanjutnya, acara dibuka oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Edi Slamet Irianto, selaku Ketua Komite Tim Join Audit DJP-DJBC, dengan berbagai pengarahan guna memastikan tujuan tim ini tercapai.

Edi Slamet menyampaikan bahwa khusus di tahun 2015, dimana Pemerintah melalui Presiden RI, Joko Widodo, mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, maka Tim Joint Audit DJP-DJBC diharapkan untuk menjadi pendorong utama tercapainya penerimaan perpajakan.

Harapan yang tinggi tersebut tercermin dari masuknya Menteri Keuangan RI langsung sebagai pengarah tim ini, sekaligus memastikan pejabat eselon I dari tiga instansi: DJP, DJBC dan Inspektorat Jenderal juga terlibat di dalamnya.

Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-504/KMK.09/2015 tanggal 9 April 2015 ini diharapkan dapat memaksimalkan hasil pemeriksaannya dengan lebih cerdas, lebih giat, serta memberikan loyalitas setinggi-tingginya bagi negara.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 harus dimaknai sebagai pembinaan bagi Wajib Pajak melalui fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam PMK 29/2015 dan PMK 91/2015 sekaligus refleksi dan perubahan mindset bagi para pemeriksa pajak dan cukai di seluruh Indonesia.

Edi berharap para pemeriksa tidak lagi membuat temuan audit yang lemah, namun harus memiliki alasan kuat, didukung dengan data yang akurat. Oleh sebab itu, koordinasi menjadi kunci bagi Tim Joint Audit DJP-DJBC untuk mensukseskan misinya.

Bagi pemeriksa DJP, Edi berharap dapat mempelajari prosedur pemeriksaan dan dokumen yang digunakan di DJBC, demikian pula sebaliknya, bagi pemeriksa DJBC dapat mempelajari prosedur pemeriksaan dan dokumen yang digunakan di DJP, sehingga Tim Joint Audit memiliki data yang sangat akurat untuk menghasilkan pemeriksaan yang memiliki dasar yang kuat.

Di akhir acara, Edi membuka acara rapat koordinasi sekaligus menyampaikan agar Tim Joint Audit ini dapat mensukseskan salah satu misinya yakni pembenahan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercermin dalam transaksi ekspor-impor. Dalam kondisi apapun, negara harus memastikan bahwa seluruh arus barang ekspor-impor dapat terpantau dan setiap penambahan nilai barang dapat diketahui oleh negara.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.