Kemenkum Merilis Pembayaran AHU Online Berkolaborasi dengan Kemenkeu

Kemenkum Merilis Pembayaran AHU Online Berkolaborasi dengan Kemenkeu
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) meluncurkan program sistem pembayaran Administrasi Hukum Umum (Simpadhu). Sistem ini telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
"Adanya aplikasi sistem berbasis online menunjukan pelayanan cepat dan menunjukan kehadiran negara kepada masyarakat. Kami menyadari publik memerlukan kecepatan dan keakuratan. Oleh karena itu kami bangun sistem data base permasyarakatan dan SMS gateway system dan sarana prasarana secara real time," papar Menkum HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya di Gedung Pengayoman Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2015).
Dia juga berjanji akan terus meningkatkan pelayanan berbasis online. Sehingga mendapat nilai yang lebih baik lagi oleh BPK.
"Sistem ini dipastikan bebas dari pungutan liar dan KKN. AHU online mengutamakan profesionalitas, cepat, tepat, efisien dan menghindari pungli karena kita hentikan face to face interaction," sebut Yasonna.
Kemenkum HAM juga mendapat penghargaan dari Kementerian PAN-RB atas inovasi tersebut. Yasonna lalu menjanjikan sistem online juga akan digunakan di jajaran lainnya sehingha semakin mengurangi kegiatan tatap muka dalam bertransaksi.
Kemudian anggota 1 BPK Agung Firman juga menyampaikan apresiasi terhadap Simpadhu yang diluncurkan. Menurut dia sistem ini dapat menjadi laporan yang baik untuk diperiksa BPK tahun mendatang.
Simpadhu yang dirilis kali ini merupakan bagian dari sistem pembayaran berbasis teknologi informasi (Simponi). Sementara itu Simponi disebut sudah ada sejak dulu dan wewenangnya dipegang Kemenkeu.
BPK juga menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) bagi Kemenkum HAM tahun 2014. Agung kemudian menjelaskan bahwa opini tahun 2014 merupakan gabungan antara Kemenkum HAM periode kali ini dan sebelumnya.
"Beliau ini kan ini baru bulan apa ini, 5 bulan, jadi ada upaya yang dilakukan untuk perbaiki hal-hal bermasalah. Beliau yang tadinya tata kelolanya kusut itu kemudian diperbaiki upaya kementerian sekarang juga," ujar Agung kepada wartawan.

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.