Kinerja Jokowi Sejauh Ini Dinilai Positif (2)

Jangan Intimidasi Wajib Pajak
Meski telah menorehkan prestasi, pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta untuk memperbaiki sejumlah kebijakan. Ini misalnya terkait penarikan pajak.

Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia mengkritik langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang getol melakukan upaya penyanderaan atau gijzeling terhadap penunggak pajak yang nakal. Ia menilai langkah tersebut merupakan intimidasi kepada wajib pajak (WP).

"Terobosan seperti itu (gijzeling) jangan sampai membuat WP terpaksa membayar pajak karena seperti diintimidasi. Buatlah WP menjadi mitra Direktorat Jenderal Pajak," kata Indah baru-baru ini.

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI I Kadek Dian Sutisna mengatakan, jikalau target pajak tidak terpenuhi, hal itu masih bisa diatasi dengan pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL).

"SAL bisa digunakan untuk menutupi kekurangan pajak. Di sisi lain, pemerintah tentunya juga harus menyelesaikan hal-hal yang menghambat penerimaan pajak. Ini misalnya mafia pajak, faktur-faktur pajak fiktif, serta kelengkapan data wajib pajak yang belum terjamah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini harus diselesaikan," kata Kadek kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (25/5).

Selain itu, kata Kadek, realisasi belanja modal perlu dipercepat. Untuk mempercepat realisasi belanja modal hingga akhir tahun ini diperlukan koordinasi antarkementerjan/lembaga. Persoalan penyerapan anggaran tersebut tidak hanya meliputi aspek pelaksanaan belanja modal itu sendiri, namun juga dipengaruhi perubahan kelembagaan atau nomenklatur yang juga menghambat penyusunan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).

Hal terpenting yang harus dipantau, lanjut dia, adalah pelaksanaan belanja modal yang baik. "Ada masalah klasik yang harus diselesaikan pemerintah untuk mempercepat realisasi penyerapan belanja modal. Pelaksanaan ini terkendala masalah klasik, misalnya peraturan, payung hukum, dan pembebasan lahan. Jika masalah ini diselesaikan, proses belanja modal bisa berjalan lancar," ujar Kadek.

Dia menegaskan, reward and punishment bisa diberikan kepada kementerian/lembaga untuk mempercepat pelaksanaan belanja modal. Namun, perlu juga diingat bahwa terkadang permasalahan di lapangan tidak sepenuhnya dalam kontrol pemerintah.

Faktor Global
Secara terpisah, Agus Martowardojo menuturkan sebelumnya, tertekannya kinerja sejumlah sektor di Tanah Air – seperti perkebunan dan pertambangan batubara – antara lain karena terdampak pertumbuhan ekonomi global yang cenderung turun. Apalagi, tahun ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan turun hingga 6,8 persen dari sebelumnya sekitar 7,7 persen.

Padahal, negeri komunis dengan ekonomi terbesar kedua itu merupakan pengekspor utama sejumlah komoditas Indonesia, seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batubara. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita turun dari 5,02 persen tahun lalu menjadi 4,7 persen kuartal I tahun ini.

"Makanya, wajar kalau ekonomi kita slow. Ini kelihatan dari harga komoditasnya. Pada 2014-2015, delapan komoditas andalan Indonesia secara quarter to quarter dan year on year selalu negatif, harganya selalu turun," kata dia.

Ekspor Indonesia, sekitar 50 persen-nya tergolong barang mentah, yakni 30 persen crude palm oil (CPO) dan 27 persen batubara. Kalau harga energi sedang murah seperti sekarang, hal itu menekan ekonomi nasional.

Investor Daily

Eva Fitriani/Rangga Prakoso/Novy Lumanauw/Margye J Waisapy/Jauhari Mahardhika/Damiana Ningsih/FMB

Investor Daily

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.