KPK Harus Bergerak Cepat Agar Kepercayaan Publik tak Melorot

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu bergerak cepat menyikapi keputusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Hal ini agar kepercayaan publik kepada KPK tetap terjaga.
"Kalau KPK enggak melakukan upaya hukum, implikasi paling dekat, nanti persepsi publik berubah bahwa KPK menyelenggarakan penyelidikan tidak sah," kata Pengamat Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting kepada Metrotvnews.com, Rabu (27/5/2015).
Menurut dia, hal ini berkaitan dengan kewenangan KPK sebagai penegak hukum. Kepercayaan publik soal pelaksanaan tugas KPK dalam membasmi korupsi jadi taruhannya.
Apalagi, kata dia, putusan Hakim Haswandi yang menangani perkara Hadi bisa menjadi acuan hakim lain. Terlebih, Haswandi yang dalam pertimbangannya menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan KPK tidak sah."Kalau (putusan praperadilan Hadi Poernomo) jadi yurisprudensi belum. Tapi, jadi acuan bisa," jelas Miko.
Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki sempat menyebut ada 317 perkara yang ditangani lembaga yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Menurut Miko, ada kemungkinan perkara tersebut bisa digugat dengan adanya putusan praperadilan Hadi Poernomo.
Untuk itu, dia meminta KPK cepat membuat perlawanan. Bentuknya bisa kasasi ataupun peninjauan kembali. "Ini bukan masalah kasus per-kasus. Tapi masalah kewenangan KPK sebagai institusi penegak hukum," pungkas dia.
PN Jaksel mengabulkan sebagian gugatan bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Putusan ini menambah daftar kekalahan KPK di sidang praperadilan.
Hakim Tunggal Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo, untuk sebagian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan KPK.
Putusan tersebut praktis menolak seluruh eksepsi KPK. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya mengenai penetapan tersangka Hadi Poernomo yang dilakukan secara bersamaan dengan terbitnya sprindik KPK pada 21 April 2014.
Menurut penilaian hakim, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 38 UU KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti. Sementara dalam penyelidikan dan penyidikan Hadi, KPK dianggap tak melakukan itu. Mengacu pada UU tersebut, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.
"Penetapan tersangka harus dilakukan setelah penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan barang bukti. Namun dalam penetapan tersangka pemohon dilakukan bersamaan dengan sprindik yang dikeluarkan 21 April. Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan UU dan SOP KPK sendiri," jelas Haswandi di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).
YDH
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.