Meluruskan Pemahaman tentang Pajak

Oleh Muhammad Ditya Ariansyah, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Beberapa waktu yang lalu, seorang kawan mengeluh di media sosial mengenai kondisi jalan raya yang rusak. Padahal, dia telah menyetor pajak sejumlah enam puluh juta rupiah setahunnya. Lantas, dia menanyakan apa gunanya membayar pajak? Kemana larinya pajak yang telah disetorkan?

Dua pertanyaan tersebut juga sering diajukan oleh banyak orang. Bahkan, tak jarang yang langsung menuduh bahwa pajak yang disetor tidak masuk ke kas negara, namun ke kantong pegawai pajak. Akibatnya, keperluan negara semisal pembangunan jalan raya menjadi tersendat disebabkan tidak ada dana.

Sehingga dengan dalih tersebut, banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajak. Mereka tidak menyadari bahwa pemahaman tersebut salah kaprah dan perlu untuk diluruskan.

Definisi dan Karakteristik Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof.Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai beberapa karakteristik.

Karakteristik pertama, pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa. Karakteristik pertama pajak ini akan menarik apabila dibedah dengan teori kontrak sosial menurut John Locke. Dalam kerangka pemikiran John Locke, ada tiga pihak dalam kontrak sosial yaitu pencipta kepercayaan (the trustor), yang diberi kepercayaan (the trustee), dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan tersebut (the beneficiary).

Pencipta kepercayaan atau the trustor dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan atau the beneficiary adalah masyarakat. Sehingga masyarakat berperan penting dalam pembuatan kontrak sosial karena mereka juga yang merasakan dampak baik atau buruk dari kepercayaan tersebut.

Sedangkan pihak yang diberi kepercayaan atau the trustee adalah  pemerintah atau pemegang kekuasaaan dimana ia harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas kewenangannya tersebut.

Dalam konteks tulisan ini, pajak merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu berarti, semakin banyak pajak yang dapat dikumpulkan, maka semakin besar legitimasi pemerintah. Dan juga berarti pemerintah yang legitimate mampu menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Namun pada tataran praktis, mustahil mengharapkan masyarakat membayar pajak dengan sukarela. Sehingga, pemerintah perlu mewajibkan serta memaksa masyarakat untuk membayar pajak.

Karakteristik kedua, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah pemerintah berlaku sewenang-wenang. Di Indonesia, pemungutan pajak secara eksplisit terdapat pada Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal 23 A UUD 1945 memberikan amanat bahwa pemerintah memungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Sehingga dibentuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Konsekuensi hukum dari dibentuknya paket undang-undang perpajakan tersebut adalah timbulnya hutang pajak bagi Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar pajak timbul akibat adanya undang-undang.

Karakteristik ketiga, pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung. Sebetulnya, pajak yang dipungut langsung masuk ke kas negara, sedangkan pegawai pajak hanya mengadministrasikannya. Kemudian pemerintah menggunakan pajak yang dipungut untuk kebutuhan belanja seperti belanja bunga hutang, belanja subsidi, belanja kementrian/lembaga, transfer ke daerah, dana desa, dan belanja lainnya.

Oleh karena itu, penggunaan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, namun masyarakat tetap dapat menikmatinya dalam bentuk subsidi BBM, pembangunan jalan, dll.

Terakhir, pajak juga dapat menjadi instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat. Contohnya, pembebasan hasil pertanian dan atau perkebunan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah memiliki keinginan agar petani tidak terbebani pajak sehingga dapat meraup keuntungan yang maksimal. Atau dalam rangka meningkatkan ekspor ke luar negeri, pemerintah memberikan insentif dengan memberlakukan tarif 0%.

Setelah diuraikan, ternyata pajak memiliki peran yang signifikan dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk taat membayar  pajak.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.