Pastikan Kesiapan Gijzelling, Kanwil DJP Kalimantan Barat Tinjau Lapas Kelas IIA Pontianak

Dalam rangka menindaklanjuti MoU antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Barat melaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan Kanwil DJP Kalimantan Barat didampingi pejabat Kanwil Kemenkumham, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Pontianak untuk memastikan kesiapan penyediaan tempat penyanderaan penunggak pajak.

Kerjasama tersebut menunjukan dukungan penuh Kementerian Hukum dan HAM terhadap upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan pencapaian penerimaan pajak. Taufik Wijiyanto, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Kalimantan Barat menjelaskan bahwa, sebagai upaya pengamanan penerimaan pajak, terhadap para penunggak pajak, DJP akan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten.

Salah satu kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengurangi jumlah penunggak pajak adalah penyanderaan. Langkah ini merupakan upaya terakhir dalam memberikan sanksi pada para Wajib Pajak (WP) dan dilakukan sesuai ketentuan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Penyenderaan akan dilakukan pada Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak sebesar Rp. 100 juta atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi kewajiban tersebut padahal mempunyai kemampuan untuk melunasinya.

Penting untuk disampaikan kembali bahwa Kanwil DJP Kalimantan Barat selain melakukan penagihan aktif juga melakukan penagihan secara persuasif misalnya memberi surat himbauan pelunasan utang pajak, pemanggilan penunggak pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kanwil untuk memberikan konseling dan membahas komitmen penunggak pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara, terhitung per tanggal 13 Februari 2015 Menteri Keuangan menerbitkan peraturan nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP yang sering disebut STP (Surat Tagihan Pajak) Bunga Penagihan.

Aturan ini terbit untuk memperingan penunggak pajak dikarenakan bunga penagihanya dihapuskan dari hutang pajaknya Penanggung Pajak yang berhak mendapatkan penghapusan sanksi administrasi ini adalah Penanggung Pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum tanggal 1 Januari 2016 dan utang pajak yang dimaksud adalah utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Disamping itu, Taufik Wijiyanto menjelaskan bahwa tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang salah satu programnya adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahunan, Pembetulan Surat Pemberitahunan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.

Dihimbau kepada para Wajib Pajak untuk memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak karena fasilitas tersebut hanya ada di Tahun 2015, sebelum nantinya tahun 2016 merupakan Tahun Penegakan Hukum.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.