Seru, Ketika Pemeriksa Pajak dan Bea Cukai Saling Berbagi Tips Pemeriksaan

Pemeriksa DJP dan DJBC saling berbagi tips pemeriksaan

Guna lebih mengoptimalkan penerimaan Negara serta meminimalkan potensi kerugian penerimaan Negara, Kementerian Keuangan RI membentuk Tim Joint Audit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pembentukan tim ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, sekaligus meningkatkan efektivitas pertukaran data.

Pembekalan bagi anggota tim disiapkan dengan baik, dimana pada 25-30 Mei 2015 dilakukan Rapat Koordinasi dan Pemantapan Tim Joint Audit DJP-DJBC, bertempat di aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I, Jalan Asia Afrika 114, Bandung.

Acara pembekalan dan pemantapan ini menjadi ajang bagi tim audit kedua instansi untuk bertukar tips pemeriksaan khususnya seputar kegiatan ekspor-impor. Menghadirkan narasumber pilihan dari masing-masing instansi, anggota Tim Joint Audit nampak antusias menyimak materi sekaligus mengajukan berbagai pertanyaan di sesi tanya jawab.

Yang menarik adalah bahwa banyak sekali tips dari pemeriksa pajak maupun bea cukai dikemukakan dalam sesi tersebut. Misalnya ketika ditemukan adanya kasus Wajib Pajak yang menggelembungkan nilai impor untuk tujuan tertentu.

Menanggapi isu tersebut, cukup banyak pemeriksa pajak dan bea cukai memberikan tanggapannya, khususnya dari pengalaman masing-masing pemeriksa. Melalui diskusi yang mendalam, disimpulkan bahwa untuk alasan apapun, pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus disikapi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui forum ini juga disepakati bahwa banyak kewenangan dari masing-masing instansi (DJP maupun DJBC) yang bisa digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak. Sebagai contoh, kewenangan membekukan izin impor barang dapat digunakan oleh DJBC jika ditemukan importir nakal yang menyalahgunakan izin yang dimilikinya.

Demikian pula dengan DJP yang memiliki kewenangan untuk mengaudit seluruh proses bisnis Wajib Pajak, dapat digunakan apabila ditemukan kejanggalan dalam proses ekspor-impor. Melalui berbagai diskusi inilah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempersiapkan institusinya untuk mengawal dengan sungguh-sungguh Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.