Tahun 2016, Pelanggar Pajak akan Dipidana

Metrotvnews.com, Solo: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tak akan berkompromi dengan pelanggar pajak. Pada 2016, DJP akan memidanakan pelanggar pajak.
Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP Yuli Kristiyono menyatakan hal tersebut dalam acara sosialiasi penanganan faktur pajak yang tak sesuai transaksi di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah III di Solo, Jumat 29 Mei 2015.
"Kalau tahun ini adalah tahun pembinaan. Jadi kami banyak melakukan upaya persuasif," ungkapnya.
Pihaknya tengah menyiapkan pegawai yang akan bertugas menindak pelanggar pajak. Satu di antaranya menyidik wajib pajak yang menggunakan faktur fiktif. Atau memanipulasi data pajak, sehingga nilai transaksi pajaknya kecil.
"Jumlah pengguna faktur sangat banyak dan tersebar di mana-mana, makanya kita melibatkan juga teman-teman account representative," tutur Yuli.
Yuli menjelaskan, pajak merupakan penopang utama pendapatan negara. Dengan adanya pembinaan dan penindakan, Yuli berharap penghasilan negara dari pajak lebih besar.
Di acara yang sama, Ketua bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) Kanwil DJP Jateng II, Suepandi, mengatakan tindakan hukum dilakukan setelah ada indikasi pidana pada pelanggar pajak.
"Kita harus tahu dulu apa modusnya, siapa yang melakukan, berapa kerugian negara. Kalau yang bersangkutan sudah membayar dengan sanksi 150% dan kooperatif tidak lanjut ke proses pidana," ujarnya.
RRN
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.