Tangkal Penyalahgunaan Faktur Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat II Bentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Fiktif

Sosialisasi Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasar Transaksi Sebenarnya

Memahami betul bahwa penyalahgunaan faktur pajak menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II meresponnya dengan mensosialisasikan pembentukan Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Faktur Pajak Fiktif).

Acara yang di gelar pada tanggal 20 Mei 2015 di Graha Dewi Sartika Bogor Jawa Barat dihadiri oleh lebih dari 50 orang yang terdiri dari 2 orang dari seksi Pengawasan dan Konsultasi masing-masing KPP yang berada di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat II menghadirkan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Bukti Permulaan Kantor Pusat DJP, Abdul Azis sebagai nara sumber.

Azis menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun, pengalahgunaan faktur pajak masih berlangsung dan makin besar kerugian negara yang ditimbulkannya. Beberapa tindakan law enforcement telah dilakukan mulai dari tindakan persuasif terhadap pengguna faktur pajaknya sampai pada Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Kita disini berkumpul agar bisa mempelajari dan menangani penyalahgunaan faktur pajak ini secara lebih efektif agar dampak kerugian negara bisa diminimalisir," kata Azis. Lebih jauh Azis mengungkapkan bahwa AR sangat berperan untuk tindakan-tindakan persuasif yang ditujukan pada pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Menurut Azis, disamping berujung pada penerimaan negara, peran AR dalam tindakan persuasif juga membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Bresman Marpaung menyampaikan bahwa Satgas dibentuk antara lain seiring dengan meningkatnya transaksi dengan menggunakan faktur pajak, terdapat indikasi adanya pelanggaran atau penyalahgunaan faktur pajak dan atas instruksi Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Kerugian negara akibat penyalahgunaan faktur pajak sudah cukup banyak.“Untuk tujuan pengamanan penerimaan negara itulah Satgas Penangan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya ini dibentuk,” tandas Bresman.

Secara garis besar tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dibagi dalam 2(dua) kegiatan yaitu penanganan yang ditujukan kepada Pengguna Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dan kepada jaringan Penerbit Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

Tindakan kepada Pengguna Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya lebih banyak menggunakan metode persuasif agar pengguna Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya menyetorkan pajak yang seharusnya disetor dan membetulkan SPT Masa PPN.

Tindakan yang ditujukan kepada jaringan Penerbit Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya lebih diutamakan pada tindakan hard enforcement berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mempidanakan pelaku jaringan Penerbit Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.