2 Hari Bekerja, Satgas Faktur Fiktif Kanwil DJP Jabar II Amankan Rp. 27,5 M

Kakanwil DJP Jabar II memberikan konferensi pers didampingi Kabid PPIP, Kabid P2 Humas dan para penyidik

Bekasi - Baru 2 (dua) hari bekerja, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya telah berhasil mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp. 27,5 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Kanwil DJP Jabar II, Angin Prayitno Aji pada acara konferensi pers pembentukan Satgas tersebut di Bekasi, Senin (22/06/2015). Menurut Angin, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Barat II yang berjumlah 15 orang mulai melakukan pemanggilan kepada wajib pajak yang diduga menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksisi sebenarnya atau yang lebih sering disebut pengguna Faktur Pajak Fiktif. Pemanggilan kepada WP Pengguna Faktur Fiktif mulai dilakukan sejak tanggal 19 Juni 2015.

Menurut Angin, sementara ini di wilayah kerja Kanwil DJP Jabar II, ada kurang lebih 949 Wajib Pajak yang dduga adalah pengguna faktur fiktif. Total potensi kerugian akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut mencapai Rp. 467 miliar. "Secara bertahap kita akan panggil mereka untuk melakukan klarifikasi ke hadapan penyidik," ujar Angin. Ditambahkannya pula, pada tahap awal, dijadwalkan ada sekitar 122 wajib pajak diduga pengguna faktur fiktif yang akan dipanggil ke hadapan penyidik Kanwil DJP Jabar II. Potensi kerugian dari penyalahgunaan faktur pajak fiktif tadi mencapai Rp. 331 miliar. "Jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah tergantung jawaban klarifikasi dan data yang kami miliki," jelas Angin.

Kanwil DJP Jabar II memberikan pilihan kepada Wajib Pajak diduga pengguna Faktur Pajak Fiktif untuk menyetorkan dan membetulkan SPT Masa PPNnya atau penyidik akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper). Namun ancaman apabila dilanjutkan kepada Buper, maka wajib pajak diduga pengguna Faktur Pajak Fiktif akan dikenai sanksi sebesar 150% dari pajak yang seharusnya dibayar. Apabila dengan Buper wajib pajak tidak mau membetulkan SPT-nya, maka akan ditingkatkan dengan penyidikan. "Ini sanksinya malah menjadi 400%," jelas Angin.

Sebenarnya, dengan ditetapkannya tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak yang diduga pengguna Faktur Pajak Fiktif tersebut. Selain tidak akan dikenai sanksi tambahan berupa kenaikan 150% atau kenaikan 400%, denda keterlambatan pembayaran juga bisa ikut dihapuskan. Angin Prayitno juga menghimbau agar wajib pajak yang termasuk dalam daftar pengguna Faktur Pajak Fiktif untuk memanfaatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi seperti yang tertuang dalam PMK 91 tahun 2015. Angin juga kembali menghimbau agar wajib pajak memanfaatkan momen emas ini untuk membetulkan SPTnya sebab tahun depan adalah tahun penegakan hukum. "Tahun depan itu tidak ada ampun. Hukum kita tegakkan," tandasnya bersemangat.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.