Berbagi Pengalaman, Mantan Pejabat Pajak Hadiri Forum Temu Ide Penegakan Hukum Perpajakan

M. Tjiptardjo, mantan Dirjen Pajak memberikan pemaparan

Masih dalam gelaran Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum Perpajakan 2015, Surabaya 8-12 Juni 2015, beberapa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diundang guna berbagi pengalaman.

Drs. M. Tjiptardjo, Prof. Gunadi, DR Dzajoeli Sadhani, Otto Edy Pandjaitan, MBA, AgusHudiono, serta Djangkung Sudjarwadi, MBA merupakan para mantan pejabat DJP yang hadir dalam Forum Temu Ide Penegakan Hukum Perpajakan, Surabaya, 10 Juni 2015.

Sebelum para mantan pejabat DJP memberikan pemaparannya, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Edi Slamet Irianto memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Edi Slamet Irianto menyampaikan bahwa acara ini dilatarbelakangi kegelisahan terkait belum mampunya kegiatan penegakan hukum perpakajan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Padahal, hanya ada dua hal yang diminta oleh Negara dari warga negaranya sesuai UUD 1945, yakni: bela negara dan membayar pajak.”, ungkap Edi.

Masih rendahnya kepatuhan perpajakan masyarakat mendorong Negara untuk menghadirkan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) sebagai institusi independen langsung di bawah Presiden untuk menggantikan DJP dalam mengadministrasikan pemungutan pajak.

Kehadiran BPP merupakan keinginan Negara guna mendapatkan ruang dan tempat yang lebih besar dalam mengumpulkan penerimaan Negara.

Untuk kepentingan pembentukan BPP itulah, format penegakan hukum perpajakan harus dirumuskan kembali, khususnya untuk menjawab tantangan pemungutan pajak oleh Negara di masa mendatang.

“Sampai kapanpun, penegakan hukum akan selalu menjadi garda terdepan dalam keberhasilan penerimaan Negara.”, jelas Edi.

Setelah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak membuka acara, satu per satu para mantan pejabat DJP memulai pemaparannya.

Selain membekali para aparat hukum pajak dengan pengalaman semasa kerjanya, para mantan pejabat pajak juga menyinggung rencana pembentukan BPP. Institusi yang direncanakan untuk dibentuk di tahun 2017 ini dirancang untuk menggantikan tugas DJP dalam mengumpulkan penerimaan Negara di sektor perpajakan.

Masing-masing mantan pejabat pajak memaparkan berbagai sejarah penegakan hukum perpajakan di masa lalu, pengalaman semasa bertugas, serta tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum pajak.

Sesi pemaparan para mantan pejabat pajak ini tentunya menjadi bekal yang sangat berharga bagi seluruh aparat penegak hukum pajak dalam menyusun formulasi baru di era BPP.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.