Dirjen Pajak: Tujuan Pemeriksaan Pajak Bukan Untuk Kejar Target Penerimaan

Arahan Dirjen Pajak pada rakorgab Kanwil DJP Jabar I, Jabar II dan Banten.

Tujuan pemeriksaan pajak bukan untuk mengejar target penerimaan pajak. Pendekatan Direktorat Jenderal Pajak selama ini kurang tepat dalam melakukan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi peningkatan kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Sigit P Pramudito dihadapan peserta Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) 3 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II dan Kanwil DJP Banten yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung pada 4 Juni 2015.

Menurut Sigit, sejak Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan pajak dari dulu sampai saat ini, tax rasio tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai saat ini tax rasio masih berkisar pada angka 10 persen.

"Pendekatan ini pasti salah," akunya. Sigit melanjutkan, bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu wajib pajak setelah diperiksa melakukan pembayaran.

"Masih ada proses keberatan, banding dan seterusnya. Sudah penerimaan gak ada, bahkan kita membayar bunga jika wajib pajak menang dalam proses banding. Energi yang terbuang sangat banyak," tandasnya.

Sigit melanjutkan bahwa kedepan pemeriksaan pajak tidak akan lebih dari 4 bulan, tidak semua dokumen diperiksa dan setiap ada temuan dalam pemeriksaan pajak, langsung diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Wajib pajak dapat dikenakan SKP berkali-kali untuk masa pajak yang sama atau tahun pajak yang sama. Pemeriksa tidak perlu menunggu dan mencari-cari temuan yang besar. Jika ada temuan langsung dapat diberikan SKP. Jika ada data lain yang belum diperhitungkan, dapat diperiksa lagi.

"Nanti, pemeriksaan ulang tidak perlu melalui proses persetujuan Dirjen. Cukup Kakanwil saja," ujarnya sambil menerangkan bahwa semua itu akan segera dikeluarkan dalam paket Undang-Undang perpajakan yang baru.

Disamping mengenai kebijakan pemeriksaan pajak, Dirjen Pajak juga menjelaskan mengenai langkah-langkah strategis dan kebijakan lainnya diantaranya penaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan menjadi Rp. 3 juta per tahun untuk tahun pajak 2015, penghapusan status Barang Mewah (BM) untuk barang elektronik dan re-inventing policy.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan penetapan tahun 2015 menjadi Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Menurut rencana rakorgab akan berakhir pada hari Jumat, 5 Juni 2015. Rakorgab yang berlangsung selama 3 hari itu, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, seluruh pejabat eselon III dan Kabid di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II dan Kanwil DJP Banten dengan memperkenalkan seragam yang akan dilombakan untuk menjadi seragam resmi pegawai DJP.

Diakhir pengarahannya, Sigit menyebut bahwa penetapan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 harus disukseskan dengan segenap kemampuan yang ada. Menurutnya, pegawai Ditjen Pajak tidak perlu takut dengan target.

Yang penting adalah menunjukkan kemampuan maksimal untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan. "Keluar, tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Ke dalam saya menyebut tahun 2015 adalah Tahun Pembuktian Pegawai Pajak. Dan saya yakin bahwa DJP Bisa!", ujarnya dengan bersemangat.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.