Ditjen Pajak Gencar Tindak Penunggak Pajak

Metrotvnews.com, Surabaya: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kian gencar menindak Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak selama bertahun-tahun dan tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi utang pajaknya sehingga merugikan negara.

"Setelah penyerahan seorang Wajib Pajak oleh Kanwil DJP Jatim II Sidoarjo ke Kejati Jawa Timur, kini Kanwil DJP Kalimantan Barat bekerja sama dengan Tim Direktorat Penagihan Kantor Pusat DJP, Polri, dan Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM menyandera (gijzeling) seorang Penunggak Pajak," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Peralatan Tahanan KemenkumHAM, Imam Suyudi, dalam siaran persnya, di Surabaya, Minggu (31/5/2015).

Pada saat ini, penunggak pajak asal Sanggau, Kalimantan Barat, yaitu WH (32) ditahan karena menunggak pajak PT RSL yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau, Kalimantan Barat, sekitar Rp540 juta. Kondisi WH tersebut sedang dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

"Kami posisikan WH di sana karena lapas itu yang terdekat dengan domisili penunggak pajak," ujarnya.

Tindakan penyanderaan itu, jelas dia, dilakukan kepada Penanggung Pajak PT RSL berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-1641/MK/03/2015 tanggal 25 Mei 2015. Selain itu, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

"Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan. Lalu, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur," lanjut dia.

Saat ini, tambah dia, ada 10 orang WP yang sudah lakukan penyanderaan di wilayah Jatim, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya. Meski demikian, pihaknya siap membantu para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak tersebut.

"Pastinya, mereka yang kami tahan tetap dipisah dalam Lapas. Soalnya mereka tidak melanggar HAM, hingga bisa melakukan kegiatan sebagainya dalam rangka kesehatannya," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, penyanderaan penanggung Pajak mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan.

"Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Kemudian, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur," jelasnya.

Kalau pada prinsipnya, lanjut dia, penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan iktikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Jika semakin baik dan nyata iktikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh WP.

"Kami sarankan agar WP yang menunggak pajak bisa berkomunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Itu untuk memudahkan WP penunggak pajak menyelesaikan utang pajaknya dan ini akan dianggap sikap kooperatif WP," pungkas dia.
AHL

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.