Ditjen Pajak Rencanakan Terapkan Kebijakan Tax Amnesty di Tahun 2017

Ditjen Pajak Rencanakan Terapkan Kebijakan Tax Amnesty di Tahun 2017

"Pada tahun 2017, mungkin akan melakukan semacam tax amnesty karena itu tahun rekonsiliasi. Kita akan mencoba melakukan rekonsiliasi secara nasional, walaupun kelihatan tidak adil, tetapi kita harapkan dengan cara itu kepatuhan meningkat, semua orang bayar pajak, jangan sampai ada orang yang tidak bayar pajak," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito di tengah-tengah acara silaturahmi Dirjen Pajak dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015.

"Tax Amnesty ini sendiri merupakan permintaan dari berbagai pihak seperti DPR, pelaku usaha dan masyarakat. Ditjen Pajak juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk mengetahui apakah hal ini dapat dilaksanakan atau tidak untuk menarik dana dari luar negeri," jelas Sigit.

Saat ini Ditjen Pajak memiliki info bahwa terdapat sekitar Rp3.000-4.000 triliun dana-dana parkir di Singapura. "Dana Rp3000-4000 triliun ini berasal dari kalangan orang pribadi. Sehingga diasumsikan bila Rp1000 triliun saja masuk ke Indonesia, kan sudah dapat Rp100 triliun jika pakai tarif 10%," terang Sigit.

Menurut Sigit, Tax Amnesty sudah pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1994 namun gagal karena penegak hukum tidak mau terlibat meski kebijakan Tax Amnesty saat itu sudah berjalan. "Di Indonesia diberlakukan dua kali namun gagal, karena tidak lengkap dengan masalah pidana umumnya," ujar Sigit.

"Amnesty ini sendiri lebih bersifat Legal Amnesty, jadi apabila Wajib Pajak memasukkan dana yang awalnya di luar negeri ke luar negeri maka Wajib Pajak akan mendapatkan pengampunan atas pidana umum maupun khusus, sehingga penghasilan yang didapatkan tidak akan dirunut asalnya dari mana asalkan membayar pajak, kecuali bila penghasilan tersebut berasal dari narkoba dan aksi teroris. Karena bila Amnesty ini hanya bersifat Tax Amnesty tidak akan menarik bagi Wajib Pajak dan Undang-Undang ini harus merupakan Undang-Undang tersendiri. Namun Special Amnesty ini berlaku pada tahun 2018, terkait berlakunya perjanjian FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)," imbuh Sigit.

Special Amnesty pernah diterapkan dan berhasil di India. "Di India dengan tarif sebesar 5% dan berhasil mengumpulkan sebesar Rp25 triliun pada tahun 1998, selain itu di Itali juga diberlakukan kebijakan ini berkali kali yang dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah lainnya yaitu kebijakan devisa, yang menjelaskan bila seseorang menaruh dana di luar negeri hingga batasan tertentu maka akan dianggap sebagai kejahatan. Selain itu di Afrika Selatan juga pernah diberlakukan kebijakan ini. Di Argentina pernah menerapkan kebijakan ini namun gagal," kata Sigit.

Sigit mengungkapkan bahwa sebenarnya ada usulan agar Kebijakan Tax Amnesty ini dimajukan pada tahun 2015 ini dan penegak hukum dan regulator sudah menyetujui namun perlu dibahas lebih lanjut. Setelah pembahasan dengan penegak hukum dan regulator, kebijakan ini masih perlu dibahas bersama dengan pihak pengusaha, pelaku dan pengguna manfaat kebijakan ini. "Setelah itu akan dibahas dengan akademisi, terkait isu keadilan yang sering kali diutarakan dari kalangan ini," jelas Sigit.

"Pencetus awal ide mengenai Tax Amnesty ini antara lain sudah muncul pada saat Pak Mardiasmo menjabat sebagai Pejabat Pengganti Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Presiden juga mendukung penerapan kebijakan ini," imbuh Sigit.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.