Ini Alasan KPK Ngotot Tetap Usut Kasus Hadi Poernomo

Ada sejumlah alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ngotot mengusut kasus mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Alasan tersebut diungkapkan secara gambalang oleh Yudi Kristiana selaku Ketua Tim Penyidik kasus Hadi sekaligus anggota tim hukum KPK di sidang praperadian, saat diskusi media "Membedah Penanganan Perkara di KPK, di Auditorium Utama KPK, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Yudi Kristiana mengatakan, praperadilan adalah bagian dari realitas hukum yang harus dihormati. Dia membeberkan, yang harus dicermati adalah saat praperadilan Hadi, KPK sudah mengantisipasi semua unsur yang sudah disangkakan.

Antisipasi itu meliputi delik yang disangkakan serta mencukupi semua alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi dari ahli hukum pidana, administrasi negara, hukum keuangan hingga orang yang membahas UU KPK dihadirkan.

Untuk Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan praperadilan Hadi, KPK selaku termohon praperadailan harus mampu mengungkap ada penyeludupan hukum sesuai Surat Edaran MA (SEMA).

"Kalau kalah lagi, bisa juga mengajukan sprindik baru meski tidak mudah cari hubungan judicial corruption dan putusan praperadilan. (Untuk sprindik baru) penentu kebijakan bukan saya, meskipun nampak sama tapi kita menyikapinya perlu kesepahaman bersama, tidak bisa otoriter harus begini. Memori PK itu sedang kita rumuskan," tuturnya.

Dia membeberkan, semua antisipasi sudah dihadirkan karena memang kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) BCA, tahun pajak 1999 dengan tersangka Hadi sudah hampir selesai penyidikan.

Tapi ternyata hakim tunggal mencari celah lain yakni tentang keabsahan penyidik dan penyelidikan, karena penyidikan adalah tindak lanjut penyelidikan. Hasilnya, hakim tunggal memutus penyelidikan tidak sah yang pada akhirnya penyidikan pun tidak sah.

"Kalau konstruksi berpikir begitu terus maka yang hadir di sini bisa dipraperadilkan," katanya.

Yudi pun membeberkan alasan KPK kukuh mengusut kasus Hadi. Menurutnya, KPK mulai menginisiasi pengusutan keuangan negara yang potensinya jauh lebih besar dari APBN sendiri antara lain korupsi pada sektor perpajakan.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.