Kanwil DJP Jawa Tengah I Serahkan Pemalsu Faktur Pajak ke Kejaksaan Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I kembali mempidanakan Wajib Pajak yang melakukan pemalsuan faktur pajak. Upaya hokum dilakukan dengan menggandeng Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ada dua tersangka terlibat dalam kasusu perpajakan yang terjadi di CV. PPS. Keduanya berinisial AA selaku Direktur CV.PPS, dan PTH aliah H seorang karyawati tidak tetap bagian pembukuan pada CV. PPS. Dari serangkaian kegiatan penyidikan atas tindak pidana perpajakan, kedua tersangka diduga terlibat dalam penerbitan Faktur Pajak Fiktif.

Kasus melibatkan perusahaan importer ini berpotensi merugikan Negara hingga Rp. 962.664.041. Adapun penyerahan tersangka ini setalah mendapatkan kepastian dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah menyatakan lengkap (P-21).

Penyidikan sebelumnya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jawa Tengah I diawali dengan proses pemeriksaan bukti permulaan dan diperoleh bukti bahwa terdapat faktur pajak yang kembar., nomor dan tanggal faktur pajak sama, nama pembeli/penerima BKP sama, nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN sama, tetapi uraian barangnya berbeda.

Dalam kasus ini diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.