Kebijakan Pajak Tahun 2015 Diarahkan Ramah Dengan Wajib Pajak

Kebijakan Pajak Tahun 2015 Diarahkan Ramah Dengan Wajib Pajak

"Kebijakan pajak di tahun 2015 diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang ramah dengan wajib pajak, mengingat wajib pajak merupakan pahlawan pembangunan melalui pajak yang mereka berikan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito dalam sambutan awalnya pada acara silaturahmi Dirjen Pajak dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015.

"Kebijakan seperti ini bertujuan untuk membantu dan mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi membangun negeri dengan cara membayar pajak, sesuai dengan kewajiban dalam undang-undang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, " imbuh Sigit.

Sigit mengakui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki tax ratio yang rendah. "Apabila kita melihat tax ratio Indonesia yang hanya sebesar 11%, dibanding Filipina sebesar 12%, Malaysia sebesar 16%, dan Singapura sebesar 22%, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki tax ratio yang rendah," ujar Sigit.

"Hal ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, untuk berkontribusi membayar pajak, dan untuk membangun kesejahteraannya sendiri karena tidak mungkin negara ini dapat berjalan tanpa pajak, apalagi pajak memiliki porsi sebesar 75% dalam penerimaan negara, yang selebihnya disumbang oleh bea cukai, PNBP, dan lain-lain," jelas Sigit.

"Besarnya peranan pajak dibandingkan dengan tax ratio yang rendah merupakan hal yang memalukan karena menggambarkan bagaimana masyarakat kurang berkontribusi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Padahal, manfaat pajak dirasakan mulai begitu bangun tidur lampu nyala disitu ada peran pajak. Begitu kita mandi subsidi pajak ada di air. Keluar jalan mulus karena pajak. Pakai mobil pakai motor ada subsidi BBM dari pajak. Intinya banyak sekali fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Kita semua berhutang terhadap pajak, tetapi kita tak sadar," kata Sigit.

"Itulah mengapa tahun ini dicanangkan sebagai tahun pajak karena hal-hal kecil seperti itu WP tidak mengerti, tidak sadar, tidak menggugah WP. Tidak semua WP paham akan aturan perpajakan maka tahun ini dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan WP," jelas Sigit.

"Tahun ini semua wajib pajak akan dibina, wajib pajak akan dianggap semua WP belum mengerti aturan. Ditjen Pajak akan bekerja keras untuk memberikan pembinaan, membantu, bahkan memberikan pengurangan atau semacam ampunan apabila ada pajak-pajak yang kurang benar dibayar 5 tahun ke belakang untuk membetulkan SPT dan membayar pajak dengan sukarela dengan penghapusan sanksi," terang Sigit.

Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan wajib pajak selama tahun 2015 ini.  "Pertama, apabila ada WP yang memiliki hutang pajak, sepanjang dibayar pada tahun 2015, sanksi bunganya dapat dihapuskan. Seperti yang diketahui, hutang pajak merupakan hutang negara yang tidak dapat diputihkan, kecuali daluarsa, tetapi dalam rangka pembinaan, dikeluarkan PMK yang membebaskan mereka yang memiliki hutang pajak untuk melakukan pembayaran di tahun 2015 dengan penghapusan sanksi bunga," kata Sigit.

"Kedua, bagi mereka yang belum membayar dengan betul, terdapat dua sistem yakni voluntary, karena WP sadar, dan mandatory, dimana Ditjen Pajak mendapat data dari instansi lain seperti OJK, PPATK, dan BI yang kemudian data tersebut disandingkan, sebagai contoh di tahun 2010 WP melakukan pembelian (pembelian mengindikasikan WP tersebut memiliki penghasilan) kemudian data tersebut disandingkan dengan SPT-nya, ternyata dalam SPT-nya WP tersebut hanya melaporkan penghasilan yang lebih kecil dari transaksi pembelian tersebut. Hal tersebut dapat mengindikasikan ada pajak yang kurang dilaporkan WP tersebut," jelas Sigit.

"Terkait dengan sistem yang mandatory ini, apabila WP tidak mau bekerja sama maka terpaksa akan dilakukan pemeriksaan," imbuh Sigit.

Saat ini Ditjen Pajak sudah memperluas kerja sama dengan institusi yang lain yang sudah launching pada tanggal 20 kemarin di istana presiden. Kerja sama tersebut dilakukan dengan MoU dengan beberapa institusi seperti OJK, BI, Kepolisian, dan Kementerian Sosial yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. "Hal ini dilakukan secara serius dan apabila kerja sama ini tidak dilaksanakan secara serius maka akan ditegur oleh Bapak Joko Widodo yang sangat mengharapkan kerja sama ini berjalan, " ujar Sigit.

Sigit mengingatkan agar jangan sampai ada WP yang bayar (pajak) dan ada WP yang tidak membayar (pajak). "Hal tersebut tidak betul dan tidak adil. Dalam bisnis pada akhirnya ada persaingan yang tidak sehat, satu bayar pajak dan satu tidak bayar pajak. Kita tidak menghendaki itu. Semua harus sama. Kita harus mencoba adil dan konsisten karena ini demi kesejahteraan bangsa, untuk  menjalankan pemerintahaan ini agar semua berjalan dengan baik. Jadi itu makna dari tahun pembinaan," terang Sigit.

Dalam acara silaturahmi dengan Pemred tersebut, Dirjen Pajak juga menyampaikan bahwa tahun depan, Ditjen Pakak akan melakukan tahun Law Enforcement atau tahun penegakan hukum. "Kita anggap tahun 2015 itu semua WP sudah mengerti kewajibannya dan kita beri mereka keleluasaan untuk membayar sampai 31 Desember 2015 kita hapus sanksinya. Kalau sekarang belum punya uang, silakan cicil, no problem. Pokoknya per tanggal 31 Desember 2015, lunas. Dengan begini, diharapkan semua sudah mengerti. Namun, di 2016 tidak ada lagi pengampunan, law enforcement kita (Ditjen Pajak) tegakkan," tegas Sigit.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.