KPP Pratama Luwuk Blusukan di Kecamatan Luwuk

Tidak dapat dipungkiri, beberapa tahun belakangan ini di daerah manapun di Indonesia sedang terjadi pembangunan dalam jumlah yang besar. Baik di kota besar maupun di kota kecil, masyarakat tengah berlomba-lomba membangun bangunan.

Bangunan tersebut difungsikan menjadi bermacam-macam fungsi, misalnya rumah, ruko, rukan, kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Di sebagian daerah, masyarakat membangun bangunannya tanpa menggunakan jasa kontraktor, sehingga bangunannya tergolong sebagai bangunan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Jika dikaitkan dalam aspek perpajakan, bangunan yang tergolong KMS dapat dikenakan PPN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3, Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Objek PPN KMS adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja dengan luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi). Tarif PPN KMS adalah 2% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Seperti halnya daerah lain, kota Luwuk, yang merupakan ibukota Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah, juga semakin menampakkan geliat pembangunan. Kota kecil ini semakin berkembang seiring dengan bergulirnya waktu. Semakin banyak bangunan baru yang dibangun oleh masyarakat Luwuk untuk memenuhi berbagai macam fungsi, misalnya sebagai rumah tinggal pribadi, ruko, kontrakan, dan sebagainya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk melihat geliat pembangunan kota ini sebagai kondisi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN KMS. Terdapat cukup banyak objek PPN KMS yang dapat ditemukan di wilayah kerja KPP Pratama Luwuk ini sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor PPN KMS ini juga terbilang cukup besar.

Berdasarkan hasil canvasing atau penyisiran yang dilakukan oleh tim dari Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Luwuk sejak pertengahan tahun 2014 hingga Januari 2015, ditemui lebih dari 50 bangunan yang termasuk dalam kriteria PPN KMS. Sebagian besar bangunan dibangun tahun 2013 dan 2014.

Kegiatan penyisiran bangunan yang termasuk kriteria PPN KMS diawali dengan pembagian tim canvasing yang terbagi dalam 2 tim dimana setiap tim terdiri dari 2 orang petugas. Pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Kedua petugas menyisir daerah sekitar Kecamatan Luwuk.

Apabila ditemui sebuah bangunan yang sedang atau telah dibangun, maka petugas meminta izin kepada pemilik bangunan untuk melakukan pengukuran. Petugas pertama melakukan pengukuran bangunan dengan menggunakan alat Laser Distance Meter (LDM). Sedangkan petugas kedua mencatat hasil pengukuran yang dilakukan petugas pertama.

Yang diukur adalah panjang dan lebar bangunan sehingga selanjutnya dapat diperoleh luas bangunan. Apabila luas bangunan yang diperoleh lebih dari 200 m2, maka bangunan tersebut ditetapkan sebagai objek PPN KMS.

Hari selanjutnya diterbitkanlah surat teguran kepada pemilik bangunan tersebut sebagai surat permulaan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memiliki kewajiban atas penyetoran PPN KMS. Selain mengadakan canvasing, tim yang bertugas juga sekaligus melakukan sosialisasi singkat on the spot langsung di lokasi bangunan berada mengenai PPN KMS.

Dengan adanya sosialisasi singkat ini diharapkan Wajib Pajak yang memiliki bangunan yang telah memenuhi kriteria PPN KMS dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut dengan baik dan lancar.

Mengingat begitu pentingnya penerimaan pajak dari PPN KMS ini untuk pembangunan bangsa, maka setiap wajib pajak yang memiliki bangunan yang telah memenuhi kriteria objek PPN KMS diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu membayar atau menyetor PPN KMS.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang menyetorkan PPN KMS adalah Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Dengan adanya PPN KMS ini, diharapkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria PPN KMS agar dapat mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan peningkatakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.