KPP Pratama Sibolga Selenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Desa terkait Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Pihak yang berperan dalam melaksanakan kewajiban fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan dana APBN/APBD adalah Bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di Desa, Bendahara Desa lah yang memiliki kewajiban memngut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pusat atas pengelolaan/penggunaan Dana Desa tersebut.

Oleh karena itu untuk memberikan pemahaman terhadap Bendahara Desa atau Kepala Desa akan kewajiban perpajakan atas pengelolaan anggaran Dana Desa maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga bekerjasama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pandan melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Kepala Desa atau Bendahara Desa penerima Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menyiasati lokasi desa yang berjauhan dan juga jauh dari KPP Pratama Sibolga maupun KP2KP Pandan maka sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 18 Mei 2015 di aula KP2KP Pandan, tanggal 19 Mei 2015 di Aula Kantor Camat Pinangsori, tanggal 26 Mei 2015 di Aula Kantor Camat Sorkam dan tanggal 27 Mei 2015 di Aula Kantor Camat Barus.

Pelaksanaan sosialisasi ini diakukan berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan (PMDP) Kabupaten Tapanuli tengah. Setiap pelaksanaan sosialisasi selalu dihadiri oleh Kepala Badan PMDP, Dra Anita Situmorang.

Pada sambutannya Anita selalu menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi yang diprakarsai oleh KPP Pratama Sibolga ini dan meminta kepada para Kepala Desa dan Bendahara Desa yang hadir untuk menambah pengetahuan dan kemampuan terutama masalah perpajakan.

Pada kesempatan ini kepala KPP Pratama Sibolga yang diwakili oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala KP2KP Pandan mengingatkan akan pentingnya peranan Kepala Desa ataupaun Bendahara Desa dalam pengelolaan dana desa ini.

Kepada para Kepala Desa ataupun Bendahara Desa juga diingatkan bahwa penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara ataupun Kepala Desa nantinya, termasuk laporan pemungutan ataupun pemotongan pajaknya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.