KPP Pratama Sumbawa Besar Sosialisasikan Aspek Perpajakan Keuangan Desa

Menyambut berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Selasa, 9 Juni 2015 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar menyelenggarakan Sosialisasi Aspek Perpajakan Keuangan Desa di Aula lantai tiga KPP Pratama Sumbawa Besar.

Sosialisasi ini diikuti oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa se-Kabupaten Sumbawa serta turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. H. Naziruddin; Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumbawa, A.A. Eka Sabana Putra, SH; Kepala Bidang Pendapatan DPPK, Syamsul Astainuddin, S.E.; Kepala Sub Bidang TAPEMDES BPM-PD, Andry A. Dewanto, S.STP; dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Ishak Solihin, S.Sos.

Acara sosialisasi aspek perpajakan keuangan desa dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. H. Naziruddin, yang mewakili Bupati Sumbawa. Dalam sambutannya, beliau menggarisbawahi bahwa pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan dalam upaya membangun kemandirian perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar, Wisnu Indarto, S.E., M.M. menegaskan bahwa KPP Pratama Sumbawa Besar siap memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa mengenai aspek perpajakan yang berhubungan dengan keuangan desa.

Acara sosialisasi yang diikuti dengan antusias oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa se-Kabupaten Sumbawa juga diisi dengan pembahasan mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pengawasan dan Inspeksi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada acara yang mengikutsertakan Duta Pajak Sumbawa Besar ini, Bendahara Desa sebagai “tombak” penerimaan pajak diingatkan kembali mengenai semua kewajiban perpajakan yang melekat pada dana atau keuangan desa seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran berupa honorarium/gaji, PPh Pasal 22 dan PPN atas pengadaan barang, serta PPh Pasal 23 atas jasa. Tata cara mulai dari penghitungan pajak hingga tata cara pelaporannya pun tak luput disampaikan.

Dana desa yang akan dikelola di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 berkisar pada angka Rp 40 miliar yang bersumber dari APBN. Dengan dana desa yang nilainya cukup besar yang direncanakan cair tahap pertama di bulan April sebesar 40 persen, tahap kedua di bulan Agustus sebesar 40 persen, dan tahap ketiga di bulan Oktober sebesar 20 persen menuntut bendahara desa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan di kemudian hari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk di dalamnya dana desa dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.