KPP Pratama Ternate Sosialisasikan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan kepada Wajib Pajak

Selasa 16 Juni 2015, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate mengadakan sosialisasi perpajakan dengan tema “Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak”. Acara dibuka oleh Kepala KPP Pratama Ternate M. Junaedi.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Wajib Pajak di wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang terbagi dalam dua sesi pagi dan siang hari. Materi yang disosialisasikan kepada Wajib Pajak tersebut yaitu PMK nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan Pajak, PMK 29/PMK.03/ 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit, dan mengenai sistem pembayaran pajak secara online menggunakan MPN G-2.

Pada sesi pertama, materi disampaikan oleh James Hendra Wayong, selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Dalam paparannya dijelaskan bahwa APBN tahun ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Bangsa Indonesia sampai menembus angka Rp. 2.039,5 T.

Untuk memenuhi Anggaran Belanja Negara tersebut diharapkan sebesar Rp. 1.793,6 T diperoleh dari Pendapatan Negara. Peran Pajak sangat penting bagi kelangsungan negara ini karena sebesar lebih dari 70% atau tepatnya Rp. 1.295 T Pendapatan Negara disumbang dari Pajak.

Maka dapat dibayangkan apabila target pajak tahun tidak tercapai? Program Pemerintah di bidang Maritim & Kelautan, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan lain sebagainya akan terhambat bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Maka dari itu DJP yang diamanatkan Undang-Undang untuk menghimpun Pendapatan Negara dari sektor pajak mempunyai tantangan besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kemudian disampaikan juga bahwa Tahun 2015 telah dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Melalui PMK nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan Pajak, DJP memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak.

DJP akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Pada sesi kedua, sosialisasi PMK 29/PMK.03/ 2015 disampaikan oleh Mahmud Noh Juru Sita KPP Pratama Ternate.

Dijelaskan bahwa di tahun ini terbit pula  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 29/PMK.03/2015 mengenai penghapusan sanksi administrasi bunga jika Wajib Pajak melunasi utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Kebijakan ini bertujuan untuk pembinaan Wajib Pajak di tahun 2015 ini.

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan penghapusan sanksi bunga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak dan juga melatih para Wajib Pajak agar patuh dengan fasilitas tersebut.

Di sesi terakhir acara dilanjutkan dengan sosialisasi sistem pembayaran pajak secara online menggunakan MPN G-2. Selain dua fasilitas perpajakan tersebut, Kementerian Keuangan juga telah memperkenalkan sistem terbaru yang memudahkan seseorang dalam membayar pajak mengggunakan sistem elektronik yang dinamakan Modul Penerimaan Negara-Generasi II (MPN-G2).

Dengan menggunakan sistem ini seseorang dapat membayar pajaknya secara online melalui fasilitas e-banking. Penggunaaan MPN G-2 sangat mudah, layaknya seperti transaksi online pembelian tiket pesawat. Dengan MPN G-2, penyetoran penerimaan negara oleh wajib pajak, wajib bayar, atau wajib setor tak lagi terhalang oleh jam loket layanan penerimaan negara.

Kapan pun dapat dilakukan dan tentunya bebas antri. Buka website, registrasi, dapat kode bayar, bayar di ATM dan tiket akan terkirim ke email.

Setelah mendengar penjelasan dan pemaparan dari para narasumber, acara dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab seputar masalah yang dihadapi. Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, mereka sangat antusias terhadap penghapusan sanksi pajak.

Acara sosialisasi tersebut disambut baik oleh para Wajib Pajak. Dengan fasilitas ini diharapkan Wajib Pajak yang memiliki jumlah tunggakan pajak dalam jumlah besar memanfaatkan dengan baik serta semakin peduli pada terpenuhinya penerimaan pajak untuk kebaikan bersama.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.