Pemagaran Pelarian Pajak Penghasilan

Oleh Anggoro Budi Santosa, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Di Februari  2015 ini, Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang dilakukan oleh HSBC Swiss. Adalah International Consortium of Investigative Journalist (The Guardian dan BBC Inggris, Le Monde Perancis, dan 50 media lainnya) yang mengungkap kasus ini ke publik.

Dalam laporannya, HSBC Swiss diduga telah membantu customer kaya untuk menghindari pajak (Tax Avoidance) dengan menawarkan skema agresif untuk mengurangi pajak di negara asal, khususnya Eropa.

Secara serentak, Otoritas pajak negara eropa : HMRC Inggris, CFE Perancis, dan negara belahan dunia lain seperti ATO Australia segera melakukan penyelidikan guna menemukan keterlibatan warganya yang menyembunyikan pundi-pundi kekayaannya.

Kasus HSBC Swiss semakin menambah deretan kasus penghindaran pajak di benua biru. Di akhir 2014, terungkap kasus penghindaran pajak yang menyangkut banyak perusahaan multinasional yang melibatkan negara Luxembourg sebagai negara yang memberikan fasilitas pajak dengan skema pajak yang rumit dengan dibantu oleh kantor akuntan handal internasional.

Dalam pertengahan 2014, Eropa juga diguncangkan dengan polemik fasilitas perpajakan Irlandia yang menyebabkan banyak perusahaan multi nasional besar seperti : Amazon, Apple, Facebook, Paypal, Twitter memilih markas di Irlandia guna membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan kalau membuka markas di negara eropa lainnya.

Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan negara sumber penghasilan, seperti : perancis, inggris, USA yang merasa kontribusi pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut.

Penghindaran Pajak Indonesia

Nah, bagaimana dengan Indonesia, apakah tidak ada kejadian penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan raksasa / orang kaya Indonesia ataupun perusahaan multinasional dengan sumber penghasilan di Indonesia.

Dalam salah satu rilis koran nasional, terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss.

Dalam kasus lain, banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Labuan FSA, dengan fasilitas seperti negara Tax Haven countries, menjadi lokasi menarik untuk pendirian entitas anak usaha.

Belanda merupakan negara menarik untuk menerbitkan obligasi internasional karena fasilitas tax treaty 0% atas pembayaran bunga.

Walaupun tarif pajak Corporate tax Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean.

Hanya Malaysia yang sama 25%. Thailand 20%, Vietnam 22%,  sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. Mengintip keluar lagi, Hongkong 16,5%. Apalagi negara Tax Haven Countries, seperti : Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok corporate Tax 0%. 

Singapura memang patut menjadi perhatian, terutama karena faktor kedekatan geografis. Sebagai negara kecil, Singapura memainkan peran seperti negara kecil di eropa yang menyedot penerimaan pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak atau skema rumit untuk menurunkan pajak di negara sumber.

Tengoklah tarif Corporate tax Swiss 17.92% dan Irlandia 12.5% atau Luxembourg dengan skema rumitnya untuk penghindaran pajak. Singapura memang jor-joran memberikan insentif pajak.  Bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat/regional  usaha disana dan syarat memperkerjakan orang Singapura akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 10-15%.

Ada juga penurunan tarif untuk perusahaan yang bergerak di bidang shipping dan maritime. Ditambah tidak adanya withholding tax untuk pembayaran bunga dan dividen, makin lengkaplah sudah. Maka tidaklah mengherankan, jika banyak pengusaha Indonesa yang memarkir uang mereka ke Singapura.

Direktur Utama Bank Mandiri saja sempat mengatakan bahwa terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai USD 150 Milyar

Pengawasan Lalu Lintas Devisa

Bahwa keberhasilan pengamanan target penerimaan pajak juga sangat dipengaruhi regulasi yang diterbitkan institusi lain. Saat ini, lalu lintas devisa menganut sistem devisa bebas sesuai Undang-undang No 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sebagai warisan produk IMF.

Saat ini, Bank Indonesia (BI) telah memberlakukan PBI No 16/10/PBI/2014, di mana dalam aturan tersebut mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) komoditas tambang : minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang diparkir di luar negeri ditarik ke dalam negeri paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Dari sisi moneter, aturan bank sentral itu tidak cukup kuat untuk menarik dan menahan DHE ke dalam negeri lantaran tidak mengikat karena tidak adanya sanksi tegas dan tidak ada kewajiban menyimpan devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu (holding period). Walaupun ada persoalan dari sisi moneter, namun aturan BI ini memberikan kemudahan pencatatan dan pelacakan tranksaksi ekspor komoditas tambang dan migas.

Regulasi terbaru terkait pengawasan lalu lintas devisa adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang ketentuan penggunaan Letter of credit untuk ekspor barang tertentu yang mewajibkan penggunaan L/C dalam pembayarannya, yakni : mineral, batubara, minyak dan gas bumi, serta kelapa sawit yang berlaku per 1 April 2015.

Dengan tersedianya data lalu lintas DHE yang tercatat dan tersimpan dalam sistem perbankan nasional akan memberikan kemudahan bagi DJP untuk mengejar data Wajib Pajak terutama yang sedang dalam proses pemeriksaan, bukti permulaan, dan penyidikan.

Apalagi kalau OJK dan BI memberikan kemudahan akses data sampai sampai level  pengawasan, tentunya akan semakin memberikan kemudahan bagi DJP untuk menelusuri potensi penghindaran pajak.

Tax Amnesty dan Tax Treaty

Berjibunnya dana orang kaya dan perusahaan raksasa asal Indonesia di luar negeri sudah menjadi rahasia umum. Selain banyak potensi pajak yang hilang, dana menganggur ini akan mampu menggairahkan pembangunan apabila diinvestasikan dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah Indonesia bisa menggunakan skema kesepakatan Automatic Exchange of Information negara G-20. Selain itu, wacana Tax Amnesty bagi orang dan perusahaan Indonsia yang bersedia membawa pulang uangnya dari luar negeri, bisa menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.

Sepanjang tidak menjadi program tahunan, Tax Amnesty bukanlah hal yang tabu untuk diterapkan, apalagi jika mampu menghadirkan penerimaan pajak yang besar. Program ini merupakan tawaran menarik karena adanya kepastian hukum atas penghasilan dan aset yang belum dilaporkan.

Kebijakan seperti ini pernah diterapkan di era Soeharto pada tahun 1984 dengan Tax Amnesty atau tahun 2008 pada zaman SBY dengan Sunset Policy.

Terkait dengan kasus HSBC Swiss, ATO Australia mengklaim telah mampu menambah penerimaan pajak sebesar USD 30 Million dengan proyek DO IT (Disclose Offshore Income Today) yakni penawaran amnesti atas pengungkapan penghasilan dan asset yang belum dilaporkan sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 19 Desember 2014.

Kebijakan Tax Treaty  juga perlu dilakukan evaluasi terutama yang merugikan kepentingan nasional. Sejatinya Tax Treaty dibuat dalam rangka mencari kesapakatan bersama pembagian pengenaan pajak atas penghasilan yang menjadi obyek pajak 2 (dua) negara.

Saat ini,  seperti halnya kebijakan Transfer Pricing, kebijakan Tax Treaty banyak mengacu model OECD yang cenderung menguntungkan negara pemilik modal (besar). Tax Treaty Indonesia-Belanda, misalnya, dimana PPh Pasal 26 tidak dikenakan atas pembayaran bunga untuk obligasi dengan jangka waktu diatas 2

tahun. Kesepakatan ini lebih banyak mengakomodasi Pajak Belanda yang memang tidak mengenakan withholding tax. Selain itu, perlu juga untuk melakukan dialog yang intensif dengan negara Tax Haven Countries guna pembuatan Tax Treaty atau minimal MOU kerjasama pertukaran data (Exchange of Information / EOI).

Untuk level domestik, perlunya regulasi yang kuat yang mengatur tata cara penerapan Tax Treaty dan pencegahan penyalahgunaannya, termasuk didalamnya Tax Refund oleh Subyek Pajak Luar Negeri. Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-61&62/PJ/2009 perlu diangkat derajat hukumnya menjadi setingkat Peraturan Menteri Keuangan agar dapat menjadi pegangan kuat penerapan Tax Treaty, terutama di ranah pengadilan pajak.

Selain itu, kriteria Beneficial Owner (pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomis penghasilan) yang memuat kriteria kuantitatif seperti : batasan  maksimal 50% penghasilan untuk disalurkan ke pihak lain, perlu diperluas guna mempersempit penyalahgunaan Tax Treaty. Akan kian bertaji jikalau juga mengatur Ultimate Benefecial Owner.

Penutup

Bahwa merupakan hak dan kewenangan Wajib Pajak untuk menempatkan dan mengatur skema usahanya sesuai dengan kebutuhan bisnis sepanjang tidak dibuat semata-mata untuk menghindari pajak. Disini peranan Otoritas Pajak untuk membuat pagar agar penghasilan yang bersumber dari bumi pertiwi tidak dibawa keluar negeri tanpa ada kontribusi. 

Karena selayaknyalah, perusahaan yang mengeruk bumi Indonesia juga bertanggungjawab untuk membawa kemakmuran bagi negeri ini.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.