Rugikan Negara Rp12 Triliun, Uber Taxi Dilaporkan ke Polisi

VIVA.co.id - Perwakilan dari Lembaga Kajian Sosial dan Kebijakan publik Indonesia Club, Gigih Guntoro melaporkan layanan Uber Taxi, Grab Taxi, dan Easy Taxi ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Gigih mengatakan bahwa layanan tersebut tidak berbadan hukum alias ilegal. Dan juga dapat meresahkan usaha industri lainnya.

"Keberadaanya tidak berbadan hukum, dan gak bayar pajak negara," tutur Gigih di kantor Bareskrim Polri, kemarin.

Gigih mengatakan, layanan aplikasi mobile seperti Uber Taxi, Grab Taxi, dan Easy taxi ini telah melanggar Undang-undang Nomer 22 Tanu 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, peraturan pemerintah Nomer 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Oleh karena itu, kata Gigih, layanan ilegal ini harus dihentikan karena dapat merugikan negara. Dan kalau dibiarkan maka Indonesia akan menjadi pasar Cyber Asing yang liar dan dapat membahayakan negara.

"Ini satu langkah komprehenship, tutup situs liar, dan hentikan opersinya," paparnya.

Ia berharap, kepada lembaga penegak hukum dan negara harus benar-benar melakukan tindakan tegas menindak bisnis aplikasu mobil yang tidak berbadan hukum, yang belakang marak terjadi.

Gigin menambahkan, akibat bisnis gelap ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 12 trilun.

Menanggapi hal ini, pihak Uber Taxi di Indonesia menolak berkomentar. Wilson Santoso selaku CM Strategic Partnership Director Uber di Indonesia mengatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.

"Saya tidak punya otorisasi untuk menjawab hal itu. Coba kirim email ke bagian komunikasi perusahaan Uber," ujar Wilson kepada Viva.co.id, Selasa 9 Juni 2015.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.