Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Agung Dukung Langkah Penegakan Hukum Perpajakan

Memasuki hari kedua Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum Perpajakan 2015. Surabaya 8-12 Juni 2015, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memberikan dukungannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui pemaparan pejabatnya.

Sebagai narasumber pertama, Agus Djaya, selaku Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), mewakili Jamdatun yang berhalangan hadir menyampaikan paparannya.

Sebelum memulai pemaparannya, Agus menyampaikan ketentuan lingkup bidang perdata dan tatausaha Negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Agus, dari ketentuan mengenai lingkup bidang perdata dan tata usaha negara itulah kerjasama antara Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan DJP dapat diwujudkan.

Dalam hal ini, JPN dapat memberikan berbagai tindakan hukum untuk menjamin terlaksananya penerimaan negara dari sektor perpajakan secara maksimal sekaligus menegakkan kewibawaan pemerintah sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Terkait dengan kewenangan JPN tersebut, Agus bahkan menawarkan kepada DJP agar Kejaksaan Agung, khususnya JPN di seluruh tingkatan unit kerja dapat membantu proses penagihan pajak.

"Kami pernah membantu BPJS untuk melakukan penagihan aktif kepada pihak-pihak yang belum membayar (iuran). Begitu Kejaksaan masuk, mereka langsung bayar.", jelas Agus.

Dalam kasus penagihan pajak, JPN dapat saja melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang bandel agar segera melunasi hutang pajaknya. "Jaksa dapat mendampingi kantor pajak untuk melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak bandel. Kita panggil di kantor pajak, kita dapat memberikan pendampingan.", ungkap Agus.

Terkait upaya kriminalisasi dari Wajib Pajak, Agus menghimbau agar aparat penegak hukum pajak memiliki mental baja untuk menghadapinya, karena resiko tersebut adalah resiko seorang penegak hukum.

Melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara Kejaksaan dan DJP, Agus yakin bahwa penegakan hukum perpajakan akan sukses di masa mendatang.

Agus menutup pemaparannya dengan memberikan semangat kepada aparat hukum pajak seraya memastikan bahwa Kejaksaan Agung siap untuk mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilaksanakan aparat hukum pajak.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.