Setelah Membayar Tunggakan Pajak, Wajib Pajak Dibebaskan dari Rutan Palembang

Setelah melakukan pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp1.911.714.478 dan biaya penagihan berupa biaya hidup sandera di Rutan sebesar Rp22.800.000, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 9 Juni 2015, melakukan pembebasan atas Dj (62 tahun), sesuai dengan Surat Rutan Kelas I Palembang, Kanwil Sumsel Reg C No. B III S : 001/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan Surat Kepala KPP Madya Palembang Nomor : S-5782/WPJ.03/KP.08/2015 tanggal 9 Juni 2015 Hal Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang Disandera.

Wajib Pajak yang telah dilakukan gijzeling di Rumah Tahanan Klas I Palembang sejak hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, adalah penanggung pajak PT KSC yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dan menunggak pajak Rp1.911.714.478. Penyanderaan Dj selaku penanggung pajak PT KSC berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-367MK.03/2015 tanggal 28 Januari 2015.

Terhadap penanggung pajak yang disandera, sebelumnya sudah dilakukan upaya penagihan persuasif, bahkan setelah jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang disampaikan telah terlampaui, telah dilakukan tindakan pemblokiran rekening atas aset Wajib Pajak yang berada di Bank. Sebelum dilakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tersebut juga telah dilakukan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( UU PPSP), penyanderaan dilakukan terhadap penanggung pajak karena mempunyai utang pajak lebih dari seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan.    

Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan. Termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi.

Selain penanggung pajak yang telah disandera, beberapa penanggung pajak lainnya sedang dalam persiapan dan penelitian kelengkapan dokumen untuk diusulkan tindakan penyanderaan, oleh karena itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung meminta kepada Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak untuk bersikap kooperatif dan segera melunasi utang pajaknya agar terhindar dari tindakan penyanderaan.

Pelaksanaan pembebasan atas sandera di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini, karena Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajaknya sebesar Rp1.911.714.478 dan biaya penagihan berupa biaya hidup sandera di Rutan sebesar Rp22.800.000 pada tanggal 9 Juni 2015.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.