Tak Masuk Akal Negara Ampuni Koruptor Demi Target Pajak

Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana penerapan tax amnesty atau pengampunan pidana pajak termasuk pengampunan pidana kasus korupsi bagi masyarakat yang memarkir dana mereka di luar negeri menjadi pro dan kontra.

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai kebijakan tersebut jauh dari pengertian. Menurut pria yang disapa Pras ini, tax amnesty hanya dititikberatkan pada pengampunan pidana pajak atau dengan artian pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayar sebelumnya dan pembebasan Wajib Pajak dari tuntutan pidana pajak, bukan kemudian diperluas definisinya menjadi pengampunan sanksi pidana untuk para koruptor yang parkir dana di luat negeri.

"Saya kira itu enggak make sense, masa untuk mengampuni koruptor, ini miss leading, harusnya pidana pajak saja. Soal koruptor biarkan saja penegak hukum yang lakukan inforcement," kata Pras pada Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Lebih lanjut, kata Pras, dia mengimbau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mematangkan kembali konsep tax amnesty ini dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian, KPK, sebelum diterapkan ke publik dan malah menjadi permasalahan baru.

"Karena ini idenya belum matang lebih baik disimpan dulu, sehingga kalau ditawarkan ke masyarakat sudah matang baik dari DJP, kepolisian, KPK. Sehingga publik enggak dihabiskan energinya untuk ini," jelasnya.

Seperti diketahui, DJP memang melempar wacana penerapan tax amnesty untuk menggenjot penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.244,7 triliun tahun ini karena diperkiraan penerimaan akan shortfall.
AHL

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.