Tax Amnesty : Solusi Melalui Rekonsiliasi

MUKHAMAD MISBAKHUN
Anggota Komisi XI DPR RI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menargetkan penerimaan pajak pada 2015 sebesar Rp1.294,3 triliun. Target tersebut di luar bea dan cukai serta PPh migas.

Bila digabungkan, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau hampir 82% dari total penerimaan negara. Selain menunjukkan peningkatan di atas 31% dari 2014, target penerimaan juga menunjukkan dominasi penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, amanat UU APBN 2015 bukanlah tugas yang ringan mengingat tren penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir tidak memenuhi target.

Pada 2014 realisasi penerimaan pajak bahkan terendah dalam 25 tahun terakhir, hanya mencapai Rp1.143 triliun atau sekitar 91,75%. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak ini memerlukan solusi. Tanpa peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, pemerintah akan sulit memiliki sumber pembiayaan yang memadai.

Di tengah harapanakanadaperubahansistem perpajakan yang mendasar dan menyeluruh, wacana tax amnesty atau pengampunan pajak menjadi salah satu alternatif solusi yang kini tengah dibahas pemerintah bersama DPR untuk masuk dalam RUU Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan waktu yang terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan terkait pajak-pajak masa lalu. Beberapa aspek yang perlu digarisbawahi dalam RUU tersebut. Pertama , pengampunan pajak digunakan sebagai penghimpun dan penerima pajak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak masa yang akan datang.

Kedua, pengampunan pajak dapat mendorong penyerapan dana masyarakat yang disimpan di luar negeri (repatriasi modal dan aset). Ketiga , pengampunan atas ekonomi yang berada dalam "grey area " atau "hidden economy" didalamnegeri. Biasanya berupa praktik-praktik ekonomi yang tidak pernah didaftarkan secara resmi, namun berpraktik dalam bisnis riil di masyarakat.

Keempat, tarif pengampunan pajak harus memberi insentif bagi pemilik dana jika mereka membawa dana tersebut ke dalam negeri untuk diinvestasikan atau disimpan dalam perbankan nasional. Kelima, sebagai perpaduan antara upaya penyadaran dan penindakan dengan memberi perspektifrekonsiliasi.

Dalamhalini, konstruksi penerimaan dari sektorperpajakanmengarahtransisi ke sistem perpajakan baru yang lebihkuat danadil(berangkatdari titik nol). Wacana pengampunan pajak bukan hal baru di Indonesia. UU No 6 Tahun 1983 hingga UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam versi kecilnya telah memperhatikan aspek pengampunan pajak melalui kebijakan sunset policy.

Selanjutnya...

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.