Tax Clearance Dunia Batubara

Oleh Anggoro Budi Santosa, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Mulai 1 April 2015, Batubara menjadi salah satu komoditas yang diwajibkan untuk menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran. Jika tak dilengkapi L/C, eksportir tak bisa melakukan kegiatan ekspor.

Hal ini merupakan tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit (LC) untuk Ekspor Barang Tertentu, yakni : Mineral, Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta Kelapa Sawit .

Bagi industri batubara, regulasi ini akan memperkuat akurasi perolehan Devisa Hasil Ekspor (DHE) atas ekspor komoditas ini. Sebagaimana diketahui bersama, persoalan klasik yang perlu mendapat prioritas penyelesaian adalah penambangan illegal yang menyebabkan tidak jelasnya jumlah produksi nasional batubara yang berdampak bagi penerimaan negara dan anjloknya harga batubara yang berdampak bagi investor.

Sebelumnya, di awal Oktober 2014, pengawasan tambang batubara telah direvitalisasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan bernomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara.

Setiap Eksportir Batubara harus mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Batubara dari Menteri Perdagangan. Adapun syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET Batubara adalah : Izin Usaha Pertambangan (IUP), NPWP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan rekomendasi dari Dirjen Minerba.

Regulasi ini juga menguatkan standar surveyor yang diberikan izin untuk melakukan verifikasi atau penulusuran teknis batubara sebelum dimuat untuk dikirim. Hal ini didasarkan adanya ketimpangan data produksi batubara antara Pemerintah dan KPK.

Secara simultan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM juga mengeluarkan Peraturan Dirjen Minerba Nomor 714.K/30/DJP/2014 dimana rekomendasi ET Batubara akan diberikan apabila perusahaan memenuhi persyaratan : Clear and Clean bagi IUP dan Keputusan Menteri ESDM bagi PKP2B, RKAB, pembayaran PNBP periode sebelumnya, dan pernyataan bermeterai kebenaran dokumen dan kesediaan membayar iuran produksi/DHPB.

Regulasi diatas lahir sebagai pelaksanaan mandat konstitusi bahwa kehadiran tambang batubara harus membawa manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentunya termasuk pengusaha di dalamnya. Sebagaimana dilansir KPK, di tahun 2012 berdasarkan data pemerintah jumlah produksi batubara nasional mencapai US$ 228 juta ton sementara menurut data World Coal Association US$ 443 juta dan data US Energy Information Product US$ 452 juta.

Akibatnya, potensi pajak yang hilang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Regulasi ekspor menjadi salah satu mekanisme kontrol produksi batubara nasional dari keberadaan tambang ilegal. Kebijakan ini diharapkan juga membawa dampak posistif bagi pengusaha. Harga batubara di pasar global diperkirakan akan naik dengan adanya kontrol ekspor batubara dari Indonesia selaku negara eksportir terbesar thermal coal.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kemudahan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ternyata masih belum menumbuhkan kesadaran bagi pemegang IUP untuk mendaftar. Dalam kajian KPK, dari 3.862 pemegang IUP, 724 diantaranya tidak mempunyai NPWP.

Pertambahan jumlah NPWP sebagai dampak regulasi eskpor batubara  dan tindak lanjut temuan KPK belum menjadi jaminan bahwa kewajiban perpajakan akan dilaksanakan dengan baik. NPWP hanyalah entri point bahwa perusahaan sudah masuk dalam sistem administrasi  pajak. Adapun tingkat kepatuhannya baru dapat diuji dari pelaporan SPT dan jumlah pajak yang dibayarkan.

Untuk penerimaan SPT PPh Badan Tahun 2013, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT baru 32 % dari total 2 juta Wajib Pajak Badan. Jikalau dari sisi kepatuhan pelaporan saja masih rendah apalagi dari sisi jumlah yang dibayarkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan DJP untuk mengakses data instansi lain.

Maka tidaklah mengherankan jika statistik pajak dalam 3 tahun terakhir selalu menunjukkan persentase pencapaian penerimaan pajak di kisaran 95% dengan tax rasio di kisaran 11 - 12%.  Di negara maju, Otoritas pajak diberikan kewenangan untuk mengakses data ke berbagai instansi. Ditambah otonomi khusus pengelolaan anggaran dan SDM menempatkan pajak sebagai sebuah instrumen vital untuk pembangunan negara.

Tax Clearance

Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance) merupakan potret track record  perpajakan sebuah perusahaan. Termuat didalamnya informasi  mengenai tindak pidana perpajakan, hutang pajak, serta pelaporan pajak tahunan dan masa terakhir.

Guna memberikan jaminan kepatuhan perusahaan Batubara, akan lebih baik jika regulasi ET Batubara juga mensyaratkan Tax Clearance sebagai penambah/ pengganti persyaratan NPWP. Hanya dalam 15 hari kerja, Tax Clearance bisa diperoleh dan dapat berlaku hingga 1 tahun.

Sampai dengan hari ini, ketentuan Tax Clearance baru disyaratkan dalam proses pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Kabar terakhir, beberapa Pemerintah Propinsi di Kalimantan mulai mensyaratkan Tax Clearance sebagai persyaratan dalam proses penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

Bagi DJP, kebijakan ini akan menambah ruang informasi untuk monitoring kepatuhan Wajib Pajak batubara di tengah-tengah keterbatasan kewenangan akses data.

Nah, Sinergi Kementerian ESDM, Perdagangan, dan DJP akan mewujudkan penerimaan negara yang lebih optimal. Keuntungan pengelolaan batubara haruslah dinikmati seluruh stakehoder. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hanya perusahaan yang sudah menunaikan royalti dan pajak sajalah yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memproduksi dan menjual batubara ke pasar.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.