'Tumpuan' Negara, Remunerasi Harus Tetap Ada bagi Pegawai DJP & Bea Cukai

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perpajakan mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan para pegawai di Direktorat Jenderal Pajak tetap mendapat remunerasi di RAPBN 2016.

Bahkan diharapkan remunerasi ditambah untuk aparat Ditjen Bea dan Cukai RI. Remunerasi bagi kedua ditjen di bawah Kemenkeu itu dianggap penting karena menjadi tulang punggung pemasukan negara.

Demikian seperti disampaikan Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun saat rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro, Rabu, 10 Juni, seperti dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (11/6/2015). Menurutnya, anggaran remunerasi untuk pegawai Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai harus dialokasikan dalam RAPBN 2016.

"Saya dalam kesempatan ini ingin memastikan bahwa remunerasi di Ditjen pajak masih berjalan di RAPBN 2016. Saya berharap, karena juga bertanggung jawab terhadap penerimaan negara, perlu ditambah ke Bea Cukai. Karena kedua ditjen itu sama-sama menjadi tulang punggung penerimaan negara," tegas Misbakhun.

Pemerintah pun diharap bisa memberikan perhatian berupa tambahan tunjangan untuk pegawai di baguian Perimbangan Keuangan Negara, yang akan lebih banyak bekerja dalam sosialsiasi Program Dana Desa.

"Kalau bisa remunerasi mereka juga ditambah. Di samping yang umum, kalau bisa ada penghargaan lebih karena tugas mereka berat," ujarnya.

Politikus Golkar tersebut juga meminta kinerja Ditjen Pajak terus berbenah. Misbakhun mengharapkan Pemerintah mendorong Ditjen Pajak menyempurnakan penggunaan informasi teknologi (IT) perpajakan. "Saya mendorong ada program teknologi informasi untuk perpajakan. Saya ingin program terkait IT, tak boleh standar tapi harus maju," tukas mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

Salah satu yang disoroti Misbakhun dalam IT pajak adalah e-filing. Selama ini persoalan yang muncul setelah wajib pajak mengisi e-filing adalah masalah konfirmasi yang berimbas pada terhambatnya proses restitusi.

"Konfirmasi inilah yang harusnya bisa diatasi teknologi. Seharusnya setelah e-filing, ada kekuatan IT lain. Misalnya harus ada program yang menyambungkan data di seluruh kantor pajak terkait," cetusnya.

Sedangkan bagi Ditjen Bea dan Cukai, Misbakhun mengharapkan konsep national single window (NSW) harus terus dikembangkan. Menurutnya, data akan berguna untuk intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara.

"Intinya, IT ini harus berkembang dalam pelaksanaan lembaga-lembaga penerimaan negara. Bea Cukai harus menjadi pintu gerbang lalu lintas ekspor dan turisme, maka peralatannya harus domodernisasi dengan baik," pintanya.

Sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa pemerintah akan tetap memertahankan program remunerasi para pegawai di Direktorat Jenderal Pajak tetap mendapatkan remunerasi tahun depan. Bambang bahkan menjanjikan pemberian remunerasi akan diperluas sehingga bisa dinikmati para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Intinya surat keputusan sudah diteken di bawah Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Remunerasi akan dilakukan," kata Bambang.
AHL

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.