329 Penanggung Pajak Dicegah Ke Luar Negeri, 29 Disandera

329 Penanggung Pajak Dicegah Ke Luar Negeri, 29 Disandera (Yos W Hadi/ Yos Wiyoso Hadi)

Hingga 26 Juni 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memproses sebanyak 329 usulan pencegahan penanggung pajak dan 29 usulan penyanderaan terhadap penanggung pajak. Berdasarkan usulan pencegahan penanggung pajak dari DJP telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pencegahan atas 273 Wajib Pajak Badan dan 56 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari 239 penanggung pajak tersebut, 225 Wajib Pajak Badan dan 42 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan total nilai utang pajak sebesar Rp 966 miliar telah dicegah tahap awal untuk tidak berpergian ke luar negeri selama enam bulan. Sedangkan 48 Wajib Pajak Badan dan 14 Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya dengan total nilai utang pajak sebesar Rp 267 miliar dikenai perpanjangan pencegahan untuk tidak berpergian ke luar negeri selama enam bulan berikutnya. Jadi total terdapat 267 Wajib Pajak yang telah dicegah tahap awal dan 62 Wajib Pajak yang dikenai perpanjangan pencegahan untuk tidak berpergian ke luar negeri selama enam bulan berikutnya.

Dilihat dari kewarganegaraannya, para penanggung pajak yang dicegah ke luar negeri itu terdiri atas 42 Warga Negara Asing (WNA) dan 287 Warga Negara Indonesia (WNI). 42 Penanggung Pajak WNA yang tersebut berasal dari Asia, Amerika, Australia, dan Eropa dengan nilai tagihan utang pajak sebesar Rp 108,3 miliar.

Dari pelaksanaan pencegahan tersebut, negara dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 15,75 miliar dari 17 penanggung pajak yang telah melunasi utang pajaknya. Dengan pelunasan utang pajak tersebut maka pencegahan untuk berpergian ke luar negeri terhadap 17 penanggung pajak itu telah dicabut oleh Menteri Keuangan.

Tindakan penagihan pajak melalui pencegahan penunggak pajak ini merupakan salahsatu upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak secara intensif melakukan pencegahan terhadap penanggung pajak.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), pencegahan tersebut dilakukan secara selektif kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sebesar seratus juta rupiah atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 enam bulan.

Saat ini, menurut data administrasi DJP, masih terdapat 15.000 Wajib Pajak dengan nilai utang pajak Rp 100 juta atau lebih yang diragukan itikad baiknya sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pencegahan. Dirjen Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar menyampaikan usulan pencegahan jika penanggung pajak tidak beritikad baik melunasi utang pajaknya.

Selain melakukan pencegahan, upaya penagihan dengan paksa dilakukan pula oleh DJP dengan penyanderaan (gijzeling) yang merupakan upaya terakhir terhadap penanggung pajak. Sesuai Undang-Undang PPSP, penyanderaan dilakukan secara hati-hati kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sebesar Rp 100 juta atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

Khusus untuk Wajib Pajak Badan, termasuk dalam pengertian Pengurus yang merupakan Penanggung Pajak untuk diusulkan penyanderaan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan baik namanya tercantum maupun tidak tercantum dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Komisaris dan pemegang saham termasuk juga dalam pengertian Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Badan.

Hingga 26 Juni 2015, DJP telah menyampaikan usulan penyanderaan penanggung pajak kepada Menkeu terhadap 29 penanggung pajak yang merupakan wakil dari 18 Wajib Pajak Badan dan 3 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sesuai usulan tersebut, DJP memperoleh surat izin untuk melakukan penyanderaan dari Menkeu terhadap 23 orang yang merupakan penanggung pajak atas utang 14 Wajib Pajak Badan dan 3 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan total nilai utang pajak sebesar Rp 44,23 miliar.

Wajib Pajak yang pengurusnya disandera itu, terdaftar di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Sulawesi Utara Tenggara dan Maluku Utara.

Dari pelaksanaan penyanderaan tersebut, negara dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 11,52 miliar dan terhadap penanggung pajak yang telah melunasi utang pajaknya telah dilepaskan dari tempat penitipan sandera. Penyanderaan terhadap penanggung pajak akan terus dilakukan secara selektif, hati-hati dan obyektif terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Hingga akhir tahun 2015, DJP merencanakan untuk menyandera minimal 31 penanggung pajak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rencana ini didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan KPK merupakan bagian dari Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015.

DJP tidak mengharapkan penyelesaian utang pajak dilakukan melalui penyanderaan, oleh karena itu himbauan terus disampaikan kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk senantiasa melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan KPP.

Guna menyelesaikan utang pajak tersebut, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-24/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

DJP terus berupaya untuk menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentunya dapat dihindari, karena #PajakMilikBersama.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.