Bea Cukai: Seluruh K/L di Pelabuhan Harus Dalam Satu Manajemen Risiko

Jakarta - Selain fokus mewujudkan waktu bongkar muat (dwelling time) 0,5 hari pada fase costumes clearance, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberi masukan pada tahap pre dan post customs clearance yang merupakan wewenang kementerian/lembaga (K/L) lain. Seluruh unit K/L di pelabuhan harus terintegrasi dalam satu manajemen risiko.

"Pada tahap pre costums clearance, DJBC akan memberi masukan terkait larangan pembatasan (lartas) yang tidak memerlukan pemeriksaan atau verifikasi di depan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam diskusi media di kantor Kemkeu, Jakarta, Jumat (3/7).

Artinya, tegas Heru, pemeriksaan lartas tidak harus ke K/L karena sudah bisa melalui Pusat Pembentukan Penanganan Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET) di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, DJBC akan memberikan masukan peraturan lartas yang bisa didorong ke lartas periodik, dan yang tumpang tindih.

DJBC kata Heru, juga akan mengusulkan proposal tentang penerapan share risk manajemen, yaitu bagaimana seluruh unit K/L dan pihak terkait di pelabuhan bisa terintegrasi dan terpadu dalam satu manajemen risiko. Tujuannya, bisa fokus menentukan klien yang beritikad baik atau sebaliknya. "Ini masukan DJBC sebagai tindak lanjut dari implementasi peraturan yang mereka titipkan kepada DJBC," kata Heru

Sementara itu, untuk fase post customs clearance, DJBC akan mendorong implementasi delivery order (DO) online di shipping line, mendorong integrasi TPS shipping line, tracking, dan bank dalam memberikan layanan post clearance serta pemanfaatan 7 kali 24 jam

Margye J Waisapy/WBP

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.