Berkali-kali Ditagih Karena Menunggak PPN, Tanah Seluas 1.400 M2 Milik Wajib Pajak Disita

DISITA : Tanah milik Apotek Abadi di Jalan Hiu Putih XIX terpaksa disita oleh KPP Pratama Palangka Raya lantaran menunggak pajak pertambahan nilai,Kamis(18/6)lalu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Palangka Raya melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak di Palangka Raya yang memiliki tunggakan pajak. Hal ini dilakukan terhadap seorang pengusaha di bidang penjualan obat-obatan (Apotek) yang tidak kunjung memenuhi kewajiban membayar pajak.

Tindakan penyitaan ini tidak serta merta langsung dilakukan. Tetapi ini merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan aktif yang dimulai dari surat teguran, surat paksa sampai pemberitahuan penyitaan.

“Selain berbentuk sita, tindakan penagihan juga dapat berupa pemblokiran rekening bank, pencekalan hingga gijzeling atau penahanan. Oleh sebab itu, kita melakukan tindakan dengan melakukan penyitaan terhadap kapling tanah seluas 1.400 M2 milik pengusaha apotek, dan sebagai jaminan tanah di Jalan Hiu Putih XIX, oleh petugas juru sita dari KPP Pratama Palangka Raya,” papar Satya, Kasi Penagihan KPP Pratama Palangka Raya yang didampingi petugas jurusita Suprapto, Kamis, 18/6/2015 lalu.

Penyitaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Seksi Penagihan dan Junais selaku perwakilan dari Lurah Bukit Tunggal. Junias mengaku, sebelum dilakukan penyegelan pihak kantor KPP Pratama telah berkoordinasi dengan Kelurahan.

Satya, Kasi Penagihan KPP Pratama Palngka Raya menjelaskan, tanah sitaan ini nantinya akan dilelang kepada masyarakat umum, apabila wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah penyitaan, akan dilaksanakan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Kantor Lelang Palangka Raya.

“Penegakan hukum ini merupakan upaya memberikan keadilan, mengembalikan apa yang menjadi hak negara, sekaligus memberikan efek jera terhadap pengemplang pajak,dan untuk selanjutnya KPP Pratama akan lebih menggiatkan tindakan penagihan ini,” ujar Satya. Ditambahkan dia, jika pun hasil sita pajak tidak mencukupi untuk pelunasan pajak maka akan dilakukan penyitaan lagi harta milik penunggak pajak tersebut.

Menurut dia, dalam rangka menggenjot target penerimaan pajak pada  2015 ini, pemerintah telah memberikan berbagai macam insentif, diantaranya melakukan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Termasuk melakukan penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan kepada wajib pajak, yang melakukan pelunasan tunggakan pajak sampai akhir Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.03/2015.

Dia mengharapkan, para wajib pajak agar dapat belajar dari kasus pengamplang pajak seperti ini. Oleh karena itu,harapan kita hal-hal semacam ini dapat menjadi perhatian. “Sehingga kedepan tidak lagi terjadi dan semoga jadilah wajib pajak yang taat aturan dan bayar pajak,” tukasnya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.