DJP Gelar Audiensi Perlakuan PPN atas Pemberian Cuma-Cuma Jasa Kena Pajak pada e-Commerce

Tim Pengembangan Kebijakan, Proses Bisnis, dan Database di Bidang e-Commerce melakukan audiensi dengan Asosiasi e-Commerce Indoensia (idEA) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 3 Juli 2015. Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Hantriono Joko Susilo, selaku Direktur Transformasi Proses Bisnis, Iwan Djuniardi selaku Direktur Transformasi, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Daniel Tumiwa selaku Ketua idEA, Damayanti Ariandini, selaku Sekretaris Jenderal idEA, dan para pelaku e-Commerce yang menjadi anggota idEA. 

Audiensi tersebut diselenggarakan oleh Ditjen Pajak sebagai upaya untuk menjawab keresahan yang dirasakan oleh para pelaku e-Commerce atas diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce, terutama mengenai aspek perpajakan PPN pada model bisnis classified ads.

Sebagaimana diketahui, definisi classified ads berdasarkan SE-62/PJ/2013 adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads.

Dimana jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Poin utama yang menjadi perhatian para pelaku e-Commerce adalah mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas pemberian jasa pada model bisnis classified ads yang tidak memungut bayaran atau gratis. Mereka berpendapat bahwa atas transaksi tersebut seharusnya DPP-nya adalah nol rupiah.

Terkait hal tersebut, DJP menjelaskan bahwa dalam hal pengiklan tidak perlu membayar (gratis) untuk memasang iklan di tempat yang disediakan oleh Pengelola Classified Ads, maka penyelenggara classified ads melakukan pemberian cuma-cuma kepada pengiklan yang terutang PPN, DPP untuk pemberian cuma-cuma JKP adalah penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf C UU PPN, yaitu PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada paragraf penjelasan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Selain itu, pada pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dijelaskan bahwa untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Sehingga DPP atas pemberian JKP cuma-cuma atau gratis bukanlah nol rupiah, melainkan sejumlah nilai penggantian setelah dikurangi laba kotor.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.