DJP Gelar Konferensi Pers Penyanderaan Penunggak Pajak Rp 3,9 M dari Purwokerto

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar konferensi pers di hadapan para awak media di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banyumas, Kamis, 30 Juli 2015. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II, Kementerian Keuangan RI, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), tersebut disampaikan berbagai penjelasan seputar penyanderaan penunggak pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwokerto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Pusat (KP) DJP, Mekar Satria Utama, menjadi moderator acara tersebut dengan manyampaikan bahwa telah dilakukan penyanderaan terhadap penunggak pajak sebesar Rp 3,9 miliar dengan nama DW yang terdaftar di KPP Purwokerto.

"Selama ini telah dilakukan berbagai tindakan terkait penagihan yang dilakukan oleh kantor pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II (kepada DW).", ungkapnya. Selanjutnya Mekar mempersilahkan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Yoyok Satiotomo untuk menjelaskan kronologis penyanderaan.

"Tadi malam, kami sudah menitipkan sandera yang berinisial DW ke Rutan Kelas II B Banyumas. Kami sudah melakukan upaya-upaya maksimal dan terakhir dengan penyanderaan. Hutang pajak yang bersangkutan cukup besar untuk ukuran KPP Pratama Purwokerto.", jelas Yoyok.

Selain itu, penyanderaan tersebut juga bertujuan untuk mengamankan target penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II sebesar Rp 10 triliun di tahun 2015. Ke depan, Yoyok menambahkan bahwa Kanwil DJP Jawa Tengah II telah menargetkan adanya 1 (satu) penyanderaan setiap KPP di wilayahnya.

Selain itu, Direktur Bimbingan Narapidana dan Pelayanan Tahanan (Binapitayah), Ditjen PAS, Kemenkumham, Imam Suyudi menyampaikan bahwa penyanderaan di Purwokerto atas nama DW ini adalah yang ke-19 (sembilan belas), dimana 13 diantaranya telah melunasi hutang pajaknya sehingga telah dibebaskan.

Di akhir konferensi pers, Mekar Satria Utama menyampaikan bahwa tindakan penyanderaan yang telah dilakukan tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara DJP, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), serta KemenkumHAM, sehingga seluruhnya berjalan dengan lancar. 


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.