Hingga Juli, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Baru 34,1 Persen

Jakarta - Memasuki semester II di tahun 2015, realisasi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta masih sangat minim. Hingga Juli ini, baru mencapai 34,1 persen atau sebesar Rp 12,3 triliun dari target penerimaan pajak daerah yang ditentukan dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 36 triliun.

Capaian Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta ini masih jauh dari target. Dengan waktu yang tinggal lima bulan ini, DPP DKI harus mengejar ketertinggalan sebesar Rp 23,7 triliun.

Artinya, petugas pemungut pajak di DPP DKI harus bekerja keras untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp 4,74 triliun per bulan. Agar dapat mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan Pemprov DKI.

Melihat besarnya penerimaan pajak daerah yang harus dikumpulkan setiap bulan, Kepala DPP DKI Jakarta, Agus Bambang mengatakan pihaknya pesimistis dapat mengejar target tersebut. Mengingat ketertinggalan yang terjadi cukup besar, yaitu 65,9 persen.

"Sepertinya tidak mungkin bisa mengejar target hingga 100 persen pada akhir tahun nanti. Saya tidak yakin bisa mencapai target sebesar Rp 36 triliun. Sekarang saja kita harus kejar realisasinya 65,9 persen dari target," kata Agus ketika dihubungi, Kamis (23/7).

Selain jarak ketertinggalan realisasi dengan target yang demikian besar, rasa pesimistis dapat mencapai target juga berkaca pada pengalaman tahun lalu.

Target pajak daerah pada APBD DKI 2014 sebesar Rp 32,5 triliun. Tetapi pada akhir tahun, realisasi penerimaan pajak daerah hanya mencapai Rp 27,5 trilun atau sebesar 84,6 persen dari target. Artinya, ada pajak daerah yang tidak tercapai targetnya sebesar Rp 5 triliun atau 15,4 persen dari target.

"Ya, tapi kami akan tetap bekerja keras untuk bisa mencapai target dalam sisa waktu lima bulan ini. Kami sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mengejar ketertinggalan ini," ujarnya.

Strategi yang akan dilakukan, di antaranya menambah jumlah wajib pajak, menaikkan tarif beberapa jenis pajak dan meningkatkan pengawasan petugas pajak melalui sistem pajak online.

Beberapa jenis pajak yang akan dinaikkan tarifnya, misalnya pajak penerangan jalan dari 2,4 persen menjadi 10 persen dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diproyeksikan bertambah dari 10 persen menjadi 20 persen.

Terkait penerapan sistem online, Agus mengungkapkan saat ini sudah ada 5.056 wajib pajak yang didata secara online. Jenis pajak yang bisa dibayarkan secara online adalah pajak hiburan, parkir, hotel, dan restoran.

Lenny Tristia Tambun/JAS

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.