Ini Bedanya Sunset Policy 2008 vs TPWP 2015

Hampir 3 (tiga) bulan sudah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengkampanyekan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 dengan motto Reach the Unreachable, Touch the Untouchable, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 29 April 2015 lalu.

Meski cukup lama disosialisasikan di berbagai media, masih cukup banyak masyarakat khususnya Wajib Pajak yang memilih bersikap menunggu (wait and see) terkait kebijakan ini, sekaligus mempertanyakan perbedaannya dengan kebijakan Sunset Policy (Sunpol) Tahun 2008.

Secara umum, kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama, yakni menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar atas kedua kebijakan tersebut, dimana kebijakan Sunpol 2008 dilandasi pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa:

  1. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Meski sudah diatur secara detil pada UU KUP, namun kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sunpol 2008 sebenarnya memiliki keterbatasan seperti:

  1. Insentif hanya diberikan atas PPh.
  2. Insentif hanya diberikan jika Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT tahun pajak sebelum 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007.
  3. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar, namun secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Kebijakan TPWP 2015 dilandasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dimana menurut ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dalam penjelasan UU KUP terkait pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal ini, TPWP 2015 dilandasi semangat untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Karena sifatnya yang diatur secara terbuka melalui UU KUP, dibutuhkan ketentuan yang lebih rinci mengatur kebijakan tersebut, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

Karena sifatnya yang lebih terbuka dalam UU KUP, maka TPWP 2015 memiliki kelebihan seperti:

  1. Insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak.
  2. Insentif diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau SPT pembetulan.
  3. Insentif diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015.

Secara umum, perbedaan mendasar antara kedua kebijakan tersebut dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan langkah Anda terjamin secara hukum melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena #PajakMilikBersama.

Files: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.