IPW Soroti Tindak Lanjut Kasus Penyelundupan Miras

JAKARTA - Itjen Kementerian Keuangan RI menyatakan tak bisa berkomentar atas belum adanya proses penyelidikan terhadap penyeludupan 36 truk minuman keras (miras) seludupan yang terjadi pada Oktober tahun lalu.

"(Kasus) Itu kan kewenangan dari Dirjen Bea Cukai, jadi saya tidak mau berkomentar," ujar Irjen Kemenkeu, Kiagus Ahmad Badaruddin, saat dikonfirmasi wartawan via telepon soal tindak lanjut kasus penyeludupan miras itu.

Sikap demikian pun dipertanyakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. "Sebagai pejabat publik, seharusnya yang bersangkutan bersikap transparan, apalagi ini menyangkut prestasi kinerja jajarannya," ujar Neta, Rabu (29/7/2015).

Neta pun mengingatkan Kepolisian RI agar menseriusi tindak kejahatan yang berkaitan dengan pendapatan negara. Menurutnya, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Komjen Budi Waseso yang saat ini sedang gencar menyikat koruptor, semestinya juga menangani kasus kejahatan dalam penerimaan negara dari pajak dan bea cukai.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memang mengamankan puluhan truk minuman keras selundupan pada Oktober tahun lalu. Namun hingga kini tindak lanjutnya justru tak terdengar lagi.

Padahal, merujuk pemberitaan di Majalah Tempo, kasus itu diduga melibatkan seorang pejabat. Diduga, tarif bea cukai tak dibayarkan dari satu pengiriman itu saja mencapai Rp52 miliar.

Sebenarnya, menurut Neta, penangkapan puluhan truk pembawa miras selundupan yang akan dibawa dari Sumatera ke Pulau Jawa itu jelas merupakan prestasi tersendiri bagi jajaran Bea Cukai. Persoalannya, kata Neta, tindak lanjut kasus itu justru tak jelas. Ia menduga persoalannya justru ada di internal Ditjen Bea Cukai.

"Yang jadi pertanyaan, kenapa hasil penangkapan di akhir tahun lalu itu tidak ada kelanjutannya, tidak ada proses hukumnya? Ada apa dengan aparat bea cukai yang melakukan penangkapan itu?" ujar Neta.

Dia menambahkan, seharusnya kasus-kasus pengemplangan pajak, bea dan cukai menjadi prioritas untuk ditangani. Sebab, pemasukan negara dari kedua sektor itu sangat besar.

Karenanya Neta menegaskan, sudah saatnya Bareskrim juga mencermati kejahatan dalam pemasukan anggaran negara. Misalnya kejahatan di sektor bea cukai ataupun pajak. "Pak Buwas (Budi Waseso, red) perlu serius dalam kasus ini untuk membantu pemerintah mengamankan pemasukan uang negara dari sektor pajak dan cukai," cetusnya.

Neta menegaskan, sebenarnya Polri pernah menangkap pegawai Bea Cukai. Yakni ketika era era Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman. "Pejabat bea cukainya ditangkap dan kasusnya kemudian diproses di pengadilan," ujarnya.

Karena penanganan kasus 37 truk berisi miras selundupan itu tak terdengar lagi, maka Neta menyarankan Bareskrim Polri segera menanganinya. "Melihat tidak jelasnya proses penangan kasus itu, sudah saatnya Pak Buwas dan Bareskrim Polri segera turun tangan menindak pencuri pemasukan negara itu. Tujuannya agar oknum-oknum di bea cukai tidak bermain-main lagi," tandasnya.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.