Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Gelar Konferensi Pers Peluncuran e-Faktur

Rabu, 1 Juli 2015 bertempat di ruang rapat lantai I Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menggelar konferensi pers peluncuran penggunaan Faktur Pajak elaktronik (e-Faktur) yang dihadiri oleh sekitar 20 (dua puluh) wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jawa dan Bali diwajibkan membuat e-Faktur mulai 1 Juli 2015. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto, menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya e-Faktur adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak (FP).

Dengan e-Faktur, penjual tidak perlu melakukan tanda tangan basah. E-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Kemudahan pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan kemudahan dalam meminta nomor seri FP melalui website DJP sehingga PKP tidak perlu lagi datang ke KPP.

Dari sisi pembeli, akan terlindungi dari penyalahgunaan FP yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/handphone tertentu, sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang dibayarnya benar disetor dan dilaporkan oleh pihak penjual ke DJP.

Implementasi e-Faktur dimulai sejak 1 Juli 2014 bagi PKP tertentu yang tersebar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan di wilayah Jakarta lainnya. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2015, e-Faktur diwajibkan bagi PKP yang terdaftar pada KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali dan mulai 1 Juli 2016, akan diimplementasikan bagi seluruh PKP di seluruh Indonesia.

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur, PKP wajib mempunyai sertifikat elektronik yang bisa diperoleh dengan mengajukan permintaan kepada KPP tempat PKP dikukuhkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan DJP.

“PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur tapi tidak membuat e-Faktur atau membuat e-Faktur yang tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, jelas Dasto.

Melalui pemanfaatan e-Faktur, diharapkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi semakin tinggi dan turut serta berperan aktif dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015, karena #PajakMilikBersama.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.