Kanwil DJP Jawa Tengah I Ajak Komunitas Pengusaha Tionghoa Semarang Untuk Tidak Menjadi Free Rider

Kamis, 25 Juni 2015, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto, didampingi Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Eka Damayanti Unggianingsih, dan Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian, Arridel Mindra, melaksanakan sharing dan tatap muka bersama perkumpulan pengusaha Tionghoa Semarang, Semawis, di Oit’s Resto.

Ketua Perkumpulan Semawis, Harjanto Halim, menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kanwil beserta Tim atas kehadirannya dalam forum pengusaha Tionghoa Semarang. Forum diselenggarakan sebagai ajang perkenalan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I yang baru kepada seluruh anggota perkumpulan.

“Forum ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi anggota perkumpulan untuk menyampaikan pertanyaan dan harapan kepada DJP”, sambung Halim yang merupakan pengusaha sekaligus Dosen di salah satu Universitas Swasta di Semarang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam sambutannya mengungkapkan kegembiraannya dapat hadir di tengah-tengah para pengusaha muda yang concern terhadap perpajakan di Indonesia. Dari forum seperti ini, pihak DJP dapat mendengar secara langsung apakah penerapan kebijakan pajak sudah dilaksanakan secara adil atau belum.

Dari mendengar keluhan dan harapan Wajib Pajak tersebut dapat menjadi dasar bagi DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta keadilan dari sisi pemeriksaan pajak. “Saya mengharapkan pertemuan serupa dapat dilakukan secara periodik”, ujar Dasto.

Selama ini masih banyak hal yang membuat miris, diantaranya adalah masih banyaknya para Free Rider, yaitu mereka yang ikut menikmati hasil pembangunan yang notabene dibiayai dari pajak tetapi mereka tidak berkontribusi membayar pajak dengan benar.

Salah satu strategi pengamanan target penerimaan 2015 adalah dengan dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 oleh Presiden pada tanggal 29 April 2015. Selama TPWP, DJP akan memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa, baik SPT Masa PPh maupun PPN.

“Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang pada tahun 2015 melakukan pembetulan SPT dan membayar kekurangan pajaknya”, jelas Dasto. Dasto juga menjelaskan bahwa pada tahun 2016 DJP mencanangkan sebagai Tahun Penegakan Hukum, di mana DJP akan bertindak tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Karena itu Wajib Pajak dihimbau untuk dapat memanfaatkan dengan baik program TPWP 2015. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan dan tidak menjadikan distorsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Acara yang berlangsung santai menjadikan para peserta forum tidak sungkan untuk saling bertukar informasi dan permasalahan seputar pajak yang sering mereka hadapi.

Acara berhenti sejenak saat adzan magrib berkumandang untuk memberi kesempatan kepada peserta yang menjalankan ibadah puasa untuk berbuka puasa dan menikmati sajian kuliner khas Semarang, Lontong Cap Gomeh.

Acara ditutup Ketua Perkumpulan Semawis dengan harapan agar forum semacam ini dapat secara continue dilaksanakan sehingga mampu memberikan pandangan baru bahwa DJP adalah mitra bagi kita semua dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, karena #PajakMilikBersama.

Tags: 


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.