Menjelang Bulan Ramadhan KP2KP Sidrap Sosialisasikan Hak dan Kewajiban Bendahara Desa

Meski pagi harinya Sidrap diguyur hujan, aula Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap tetap ramai, tak menyurutkan niat para Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menghadiri acara yang dilaksanakan oleh KP2KP Sidrap.

Sempat tertunda satu jam dari yang di jadwalkan, yakni pukul 09 00 WITA, acara baru dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA. Kegiatan yang berlangsung 16 Juni 2015 ini dihadiri oleh 42 desa dari 68 desa yang diundang, bahkan kepala desa Tana Toro kecamatan Dua Pitue yang berjarak kurang lebih 135 KM dari KP2KP Sidrap pun ikut hadir.

Acara dibuka oleh Drs M. Sain MM selaku Kepala KP2KP Sidrap dan mengaharapkan perhatian dari perangkat desa untuk ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara serta menciptakan aparat desa yang taat pajak.

“Dari pantauan kami, dari 68 desa baru 37% yang telah memiliki NPWP. Mereka selama ini menyetorkan pajaknya menggunakan NPWP Kecamatan, jadi yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran NPWP. Apabila ada kendala perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak dalam pelaksanaannya, kami siap membatu kapanpun apabila dibutuhkan”, ungkapnya.

Acara inti yaitu pemaparan materi oleh Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare, Abdul Rahman dan Abdul Rachman, dalam paparannya menyampaikan tentang teknis pemotongan dan pemungutan pajak serta simulasi perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara yang berakhir dengan pelaporan SPT.

Para peserta sangat antusias dengan acara tersebut mengingat dalam waktu dekat mereka bakal mengelola dana yang bersumber dari APBN yang jumlahnya sekitar Rp 200 juta-an dan akan meningkat hingga milyaran rupiah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sidrap Muh Awaluddin Ramli dilain waktu sangat mengapresiasi kerja sama ini. Ramli menjelaskan acara ini sangat membantu aparat Desa dalam mengelola berbagai dana terutama dalam hal perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak.

Sudah ada 8 Desa yang mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut dan akan terus bertambah, lanjutnya setiap Desa memiliki beberapa sumber dana diantaranya dana Alokasi Dana Desa yang familiar dengan istilah Dana ADD dan Dana Bagi hasil PBB dan beberpa dana program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.

Diakhir acara para kepala desa segera menginstruksikan bendaharanya mendaftarkan diri untuk berNPWP, bahkan mereka rela menunggu dan sabar mendampingi pada saat pendaftaran berlangsung.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.