Minggu Pertama, Satgas Faktur Pajak Fiktif Kanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp 5,9 M

Penyalahgunaan Faktur Pajak di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nilai Faktur Pajak fiktif yang terdeteksi pada tahun 2010-2012 mencapai Rp. 100 miliar, sedangkan untuk tahun 2013-2014 sebesar Rp. 150,6 miliar.

Untuk menangani penyalahgunaan Faktur Pajak yang semakin meningkat, Kanwil DJP Jawa Tengah I membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Satgas FP TBTS). Satgas FP TBTS bertugas untuk melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Wajib Pajak yang terindikasi menyalahgunakan Faktur Pajak fiktif.

Proses klarifikasi dilaksanakan tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015. Satgas FP TBTS dibentuk sebagai soft law enforcement, upaya persuasif untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak fiktif untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

“Sejalan dengan telah dicanangkannya program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh penunggak pajak dihimbau agar segera melunasi tunggakan pajaknya dan membetulkan SPTnya serta menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kepatuhan pajak. DJP akan memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi akibat kekurangan pembayaran pajak dan keterlambatan pelaporan SPT tersebut”, papar Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto.

Dalam hal Wajib Pajak tidak bersedia melakukan pembetulan SPT Masa PPN, maka kasus Wajib Pajak akan ditingkatkan ke proses penyidikan yang diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.

Sampai dengan Senin, 29 Juni 2015, 14 (empat belas) dari total 19 (sembilan belas) Wajib Pajak yang diundang telah hadir memenuhi undangan. 13 (tiga belas) diantaranya setuju untuk mengembalikan uang negara dengan menandatangani Surat Pernyataan untuk membayar kembalian kerugian negara dengan total Rp 5,9 milyar.

Adapun satu Wajib Pajak masih dalam proses klarifikasi. Satgas akan melakukan panggilan kedua untuk Wajib Pajak yang mangkir dari panggilan pertama. Dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan Faktur Pajak, mulai 1 Juli 2015 DJP mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Pulau Jawa dan Bali untuk menggunakan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur).

Melalui penggunaan e-Faktur, diharapkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi semakin tinggi, mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak, dan mendorong tercapainya target penerimaan pajak 2015. Betulkan SPTnya, bayar pajaknya, dihapus/dikurangi sanksinya. Mari lakukan sekarang juga demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, karena #PajakMilikBersama.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.