Penyelundupan Beras Jadi Prioritas Ditjen Bea Cukai

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan Ditjen Bea dan Cukai diberi arahan untuk menanggulangi penyelundupan barang impor ilegal yang bisa mengganggu industri dalam negeri. Pasalnya, apabila ada barang-barang impor yang masuknya tidak seusai prosedur akan menciptakan persaingan tidak sehat dengan produsen dalam negeri.

"Perlindungan terhadap petani, terkait penyeludupan beras itu arahan pertama (arahan Presiden Joko Widodo)," kata Heru dalam diskusi media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/7).

Heru menjelaskan, apabila ada penyeludupan barang impor ilegal melalui pantai Timur Sumatera, terutama beras, DJBC akan mengoptimalisasi keamanan laut. Serta mengintensifkan pengawasan pengeluaran dari Pulau Batam, khususnya Kantor Cabang DJBC di sepanjang Pantai Timur Sumatera harus meningkatkan pengawasan. Data selama satu semester 2015 telah ada 57 kali penindakan kepada komoditas beras.

"DJBC telah lakukan penindakan bahan pangan sebanyak 91 kali penindakan dengan nilai sebesar Rp 9,8 miliar. Ini sebagai bentuk tanggungjawab DJBC dalam melindungi indutsri, petani, dan masyarakat dari masukannya barang-barang ilegal," ungkap Heru.

DJBC pun akan mengupayakan pemberantasan penyeludupan melalui pelabuhan laut dan udara. Melalui verifikasi barang, terutama komoditas berisiko tinggi secara insentif; memverifikasi form free trade agreement (FTA); dan berkonsolidasi dengan Ditjen Pajak terkait kegiatan impor. Hal ini penting, untuk mendapatkan akurasi dalam fokus pemeriksaan harga dan tarif.

Margye J Waisapy/FMB

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.