Revisi Fasilitas Tax Holiday, Ini Sektor Industri yang Raih Insentif Pajak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2011 mengenai pokok perubahan fasilitas tax holiday.

Dalam revisinya, Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro mengakatakan akan ada tambahan industri pionir yang yang dimasukkan dalam revisi PMK tersebut. Awalnya industri pionir yang ada berjumlah lima industri menjadi sembilan industri yakni:
1. Industri logam hulu.
2. Industri pengilangan minyak bumi.
3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam.
4. Industri permesinan.
5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian.
6. Industri peralatan komunikasi.
7. Industri transportasi kelautan.
8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema bukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Cakupan industri pionir di PMK 130/2015 hanya 5 industri dan akan diperluas dalam RPMK yang akan disusun menjadi sembilan industri," kata Bambang dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2015).

Pada revisi kali ini juga terdapat perubahan persyaratan wajib pajak yang dapat mengajukan tax holiday yakni yang sebelumnya nilai investasi ditetapkan Rp1 triliun, tetapi khusus untuk industri permesinan dan peralatan komunikasi dengan nilai investasi Rp500 miliar dapat mengajukan permohonan tax holiday pun dapat mengajukan tax holiday. Begitu juga dengan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan yang selama ini tertuang 5-15 tahun akan dimungkinkan menjadi 20 tahun.

"Untuk industri permesinan dan telekomunikasi yang menanam komitmen Rp500 miliar hingga kurang drai Rp1 triliun, diberikan pengurangan PPh badan maksimal 50 persen. Sementara penanam modal Rp1 triliun atau lebih, dapat diberikan pengurangan PPh badan 100 persen," terang Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menekankan pelonggaran persyaratan dan penambahan cakupan industri bukan karena selama ini kurang diminati investor, namun karena selama ini aturan yang ada terlalu rigit.

"Musti investasi Rp1 triliun, pokoknya susah banget. Makannya direvisi, saya rasa lebih baik nanti, lebih atraktif buat dunia usaha, apalagi sektornya ditambah," pungkasnya.
AHL

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.